ABSTRAK M. RIZKY RISKAFI 2019 PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PEMBEBASAN NELAYAN TRADISIONAL DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 57) pp, bibl. (ENZUS TIANUS, S.H., M.H.) Huruf I Ayat 1 dan 2 Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengatakan bahwa Panglima Laot merupakan Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Didalam praktek Panglima Laot memiliki wewenang, fungsi dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan laut, salah satunya ikut berperan dalam membebaskan nelayan tradisional yang terdampar di Negara asing. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Panglima Laot dan lembaga internasional World Fisher Forum Peoples (WWFP) dalam perlindungan terhadap nelayan. Menjelaskan peran Panglima Laot dalam upaya pembebasan nelayan yang ditangkap oleh negara asing menurut Hukum Internasional. Untuk memperoleh data sekunder dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah buku-buku teks, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan sejumlah responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan hasill penelitian bahwa keberadaan lembaga Panglima laot sebagai anggota WFFP memberikan dampak yang sangat besar terhadap keluarga nelayan yang di tangkap oleh negara asing. Dimana lembaga Panglima laot turut andil dalam memberikan perlindungan kepada nelayan Indonesia khususnya nelayan Aceh untuk mendapatkan pembebasan/pemulangan. Dengan terdaftarnya Panglima Laot didalam lembaga WFFP mewajibkan Panglima Laot untuk mengikuti, memahami serta mematuhi peraturan yang mengatur hukum kelautan seperti peraturan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dan UNCLOS 1982. Panglima Laot juga dituntut untuk menjaga lingkungan laut. Peran Panglima Laot Pembebasan Nelayan Yang Ditangkap Di Negara Asing Menurut Hukum Internasional yaitu dengan menggali informasi dari anggota WFFP sebagai negara penangkap terkait dengan identitas nelayan, nama kapal proses hukum dan bantuan advokasi, keadaan nelayan, lokasi penahanan dan/atau penampungan nelayan Indonesia yang ditangkap. Panglima Laot juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan informasi pemulangan, menghubungi keluarga, dan serah terima nelayan Aceh. Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar memberikan anggaran khusus terhadap lembaga Panglima Laot dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, agar keberadaan Panglima Laot menjadi lebih optimal.