ABSTRAK CUT THARI DITYA, 2020 TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73) pp.,bibl. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang terdapat dalam TINJAUAN HUKUM masyarakat dan dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun. Dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu dhaurat, yaitu melalui perceraian. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, pengaturan yang menjadi hak istri dalam mengajukan cerai gugat, dan upaya untuk menanggulangi banyaknya angka perceraian khususnya cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. TERHADAPCERAIGUGAT(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala TINJAUAN HUKUM Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in-action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, ialah melakukan penelitian menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. TERHADAPCERAIGUGAT(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala TINJAUAN HUKUM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sudah tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Alasan-alasan tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal memutuskan perkara cerai gugat dengan putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/MS.Bna, Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.Bna, Nomor 0020/ Pdt.G/2017/MS.Bna. TERHADAPCERAIGUGAT(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala TINJAUAN HUKUM TERHADAPCERAIGUGAT(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh untuk lebih mengupayakan angka perceraian di Kota Banda Aceh agar menurun untuk tahuntahun selanjutnya dengan melihat dasar-dasar pertimbangan.