CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatupenelitian di MahkamahSyar’iah Kota Banda Aceh) Syarifah Rizki Anggraini* Muzakkir Abubakar** Ilyas*** ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Untuk memperoleh izin tersebut harus diajukan secara tertulis, dan harus dengan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut. Selanjutnya Pasal 8 ayat (4) menyatakan apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Dalam kenyataannya dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian, perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil tergolong tinggi, dan perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh, terdapat 413 kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil diantaranya 264 kasus cerai gugat, dilihat dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwakasus cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan kasus cerai talak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari perceraian Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan responden dan informan. Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teori-teori guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa.Pertama, penyebab terjadinya cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus terjadi di antara suami dan isteri, faktor ekonomi juga menjadi alasan kenapa perceraian terjadi, selanjutnya karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, dan yang terakhir disebabkan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua,pelaksanaanproses perceraian Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang PNS ingin bercerai, PNS tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, jika belum memperoleh izin, pengadilan/Mahkamah Syar’iah akan menunda proses perceraiannya selama 6 bulan, jika surat izin belum ada dan PNS tetap ingin bercerai maka PNS harus membuat surat keterangan yang menyatakan siap menerima sanksi disiplin apabila terjadi masalah dikemudian hari dan hakim tidak ikut terlibat, dampak yang timbul dari perceraian PNS adalah perceraian meninggalkan dampak yang buruk bagi anak, anak tidak akan merasakan hidup ditengah-tengah keluarga yang utuh, psikologis anak akan terganggu, perceraian PNS juga berdampak buruk bagi kinerja PNS, dampak lain dari perceraian PNS ialah apabila yang menggugat cerai isteri dari seorang PNS maka menurut Pasal 8ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang berbunyi “apabila yang menggugat cerai adalah isteri maka ia tidak berhak atas pembagian dari gaji bekas suaminya”. Disarankan pertama, bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai untuk memikirkan dengan baik akibat dari perceraian, dikarenakan Pegawai Negeri Sipil adalah panutan bagi masyarakat, maka berilah contoh yang baik sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Kedua, bagi instansi yang memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil seharusnya dalam memberikan izin harus memberikan pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai, seperti halnya memberikan mediasi dan lain sebagainya supaya perceraian dapat dihindari. Ketiga, bagi isteri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan kesalahan dari suami, sebaiknya isteri tetap diberi nafkah iddah dan mut’ah, diharapkan pemerintah membuat satu aturan pemberian nafkah iddah dan mut’ah terhadap kasus cerai gugat. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, cerai gugat, izin cerai PNS, Mahkamah Syar’iah Banda Aceh. The Wife Initiated Divorce Suit Among Civil Servant (A study in the sharia Court of Banda Aceh City) Syarifah Rizki Anggraini* Muzakkir Abubakar** Ilyas*** ABSTRACT Government Regulation Number 10 of 193 in conjunction with Goverment Regulation Number 45 of 1990 concering Marriage and Divorce Permits For Civil Servants, Article 3 Paragraph (1) Government Regulation Number 45 of 1990 states that Civil Servants who are going to get divorced must obtain prior permission from the authorized officials. The permit can be obtained by submitting a written application, and the applicant must provide the completereasons underlying the request for a divorce permit. Furthermore, Article 8 Paragraph (4) state that if a divorce occurs at will of the wife, then she is not entitled to the share of her ex-husband’s salary. In reality, with the existence of the Goverment Regulation concerning the marital and divorce permits, the divorce rate among Civil Servants is still relatively high, and the divorce are dominated by the wife-initiated divorce, it can be concluded that the number of wife-initiated divorce cases is higher that husband-initiated divorce cases. The purpose of this research are to find out and explain the causes of the high number of wife-initiated divorce among Civil Servants’, to find out how the implementation of the divorce permit process for Civil Servants, and to find out what impact arising from Civil Servants divorce. The research used an empirical juridical research method. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques used were library research and field research by conduting in-depth interviews with respondents and informants. All data collected were analyzed using theories in order to conclude the subject matter of the study. The results showed that first, the cause of the high divorce rate among Civil Servants, in general, were unresolved quarrels and disputes, economic factors, husband’s infidelity, and domestic violence. Second, the implementation of the Civil Servants’ divorce process has been regulated in Goverment Regulation No. 45 of 1990 concerning Marrige Permit and Divorce of Civil Servants. If a civil servant wants to get a divorce, he/she must get permission from the authorized official. If he has not obtained the permit, the court/ Sharia court wiil postpone the divorce process for six months. If the civil servant has not obtained a permit and he/she still wants to get a divorce, the civil servant must produce a statement stating that he/she is ready to accept disciplinary sanctions in the event of a problem in the future and the judge will not be involved. The impact arising from the divorce of civil servants is that it leaves an adverse impact on children where they cannot live with a complete family. This situation might disrupt their psychological state. Divorce also negatively affects the performance of civil servants. Another impact is that the wife of a civil servant filling for divorce will not get share of her ex-husband’s salary. According to the Article 8 Paragraph (4) of the Goverment Regulation No. 45 of 1990, “if the person who files for divorce is the wife of a civil servant, then she is not entitled to share of the salary of her ex-husband.” It is recommended that first, Civil Servants who want a divorce to think carefully about the consequence of the divorce because they are role models for community. They should become a good example in accordance with the objectives of Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and Goverment Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permit for Civil Servants. Second, for agencies that issue divorce permits should offer consideration to Civil Servants who want to divorce, as well as provide mediation and so on so that divorce can be avoided. Third, for wives who file for divorce because of the mistake of their husbands, they should still be provided with mut’ah (post-divorce payment/consolation gift) during iddah (waiting period after divorce). The goverment is expected to make a provision of post-divorce payment for wife-initiated divorce cases. Keyword: Civil Servant, wife-initiated divorce, civil servant divorce permit, Banda Aceh Sharia Court.