ABSTRAK PERAN UNIFEM DALAM MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DARFUR DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,66) pp., bibl., tbl. MUAMMAR ILHAM FAJAR 2015 (Dr. Mahfud, S.H., M.H.) Pemberdayaan perempuan merupakan langkah yang diambil oleh sekelompok aktor guna menciptakan kondisi penghidupan yang lebih layak dalam mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia. Konflik yang terjadi sejak Februari 2003 ini telah mengakibatkan 180.000 – 300.000 korban tewas dan 2,5 juta penduduk terpaksa meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Tingginya angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan Darfur menuai perhatian UNIFEM sebagai badan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dibawah kendali PBB. Upaya-upaya yang dilakukan UNIFEM yang dibentuk berdasarkan CEDAW dalam menciptakan kesejahteraan hak kaum perempuan dan anak di Darfur dilakukan melalui politik, ekonomi, sosial, keamanan, pelatihan, serta budaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Darfur menurut hukum humaniter internasional. Serta untuk menjelaskan dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami UNIFEM dalam memberikan perlindungan menurut Hukum Humaniter Internasional terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik bersenjata di Darfur. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menurut hukum humaniter internasional, peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa secara umum, perlindungan hukum yang diberikan dengan perempuan dan anak lebih tertuju kepada akibat sengketa bersenjata yang menimpa atau berdampak kepada perempuan dan anak yang tidak ikut dalam peperangan. Hambatannya yaitu adanya keengganan Pemerintah Darfur dalam memberikan izin kepada UNIFEM, karena UNIFEM merupakan organisasi internasional bentukan pihak asing atau dari luar Darfur Disarankan kepada Pemerintah Darfur agar segara memberikan izin kepada UNIFEM untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dari kekerasan seksual, sehingga nantinya tidak akan ada lagi perang antar saudara serta dapat melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak demi terciptanya Negara yang adil, damai, makmur, dan Sentosa.