ABSTRAK MUHAMMAD DILA PUTRA 2019 TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ALIH FUNGSI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER (Kajian Perspektif Hukum Lingkungan Internasional) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix.62), pp., bibl. (Dr.Muazzin, S.H., M.H.) Kawasan Ekosistem Leuser Terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (Aceh dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang sangat kaya keanekaragaman hayati. Taman Nasional Gunung Leuser (792.675 Ha) ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan pada Tanggal 23 Mei 1997 (KepMenHut No. 276/Kpts-VI/1997), sementara ekosistem Leuser dilindungi melalui Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser sudah seharusnya mengikuti kaedah konservasi, namun akibat ekspansi perkebunan dan perambahan hutan secara masif membuat kerusakan di kawasan ini sehingga amanah konservasi terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab negara terhadap kawasan ekosistem leuser, khusunya terhadap rawa tripa menurut hukum lingkungan internasional, dan bagaimana dampak alih fungsi kawasan ekosistem leuser terhadap masyarakat dan bagaimana peranan pemerintah dalam pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser. Jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (konvensi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat Hasil dari penulisan ini memeperlihatkan Rawa Tripa yang merupakan bagian penting dari KEL yang awalnya 61 ribu ha sekarang tinggal 9 ribu ha. Catatan dari hasil survei menyebutkan ada 53,114 ha (71%) lahan gambut berkedalaman lebih dari 50 cm dan 20,791 ha (28%) berkedalaman 300 cm dan sisanya ada yang mencapai kedalaman 5 meter. Peran pemerintah dalam pengelolaan konversi lahan masih kurang optimal, ini disebabkan karena sangat tertutupnya sistem pengelolaan hutan negara, sehingga proses pengambilan keputusan mereduksi kepentingan masyarakat luas. Akibat dari kurang optimalnya pengelolaan hutan oleh negara berdampak pada ekologis yang secara tidak langsung juga berdampak pada masyarakat seperti hilangnya karagaman flora dan fauna yang dilindungi oleh negara, serta banjir musiman akibat deforestasi dan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga dan penahan air Disarankan kepada pemerintah melalui institusi penegak hukum ataupun lembaga-lembaga pemerintah lebih memperhatikan dan melakukan evaluasi serta mengkaji ulang terkait kebijakan tanggung jawab negara terhadap alih fungsi Kawasan Ekosistem Leuser yang mesti dikuatkan sesuai kaedah konservasi dalam upaya penanganan perambahan kawasan tersebut.