PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYELESAIAN OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian Wilayah Hukum Aceh Besar) Muharizal Dahlan Mohd. Din ABSTRAK Operasi tangkap tangan (OTT) dapat memberantas dan mencegah korupsi, baik di kalangan penyelenggara negara, maupun masyarakat. OTT tidak bisa dilepas dari tindak pidana Korupsi yang mana OTT ini ditujukan kepada operasi untuk perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri. Pasal 1 angka 19 KUHAP tentang Tertangkap Tangan, Pasal 12 huruf e UUPTK, selanjutnya operasi tangkap tangan seperti yang di atur dalam Pasal 368 KUHP. Perkara yang terjadi di Wilayah Hukum Aceh Besar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi (pungutan liar) terhadap Kegiatan pres/laminating penglegalisiran akte kelahiran/kematian, KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dengan cara meminta biaya atas legalisir. Perkara ini masih bisa tafsirkan kepada pidana umum dan pidana khusus. Penjatuhan pidana khusus sesuai dengan Pasal 12 huruf e UUPTK. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum pidana khusus terhadap Pasal 12 huruf e UUPTK yang dialihkan kepada pidana umum Pasal 368 KUHP, penerapan hukum terhadap Pasal 12 huruf e (multitafsir) dalam UUPTK, dan besaran nilai barang bukti operasi tangkap tangan yang masih multitafsir dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan pengakajian keberlakuan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menelaah dokumen serta Undang-undang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan Tim Saber Pungli Aceh Besar yang awalnya menggunakan Pasal 12 huruf e UUPTK dialihkan kepada Pasal 368 KUHP diakibatkan kepada terdakwa Syamsul Rizal Dja’far dan Bebi Sartika ditemukan, barang bukti yang didapat berjumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tidak memenuhi efektifitas dan efesiensi alam penerapan hukum pidana yang ingin mencari keadilan, moral hukum oleh aparat penegak hukum, dan tindakan pemerasan bukan murni kehendak terdakwa, kemudian Tim Saber Pungli Aceh Besar melakukan musyawarah, sehingga sepakat unsur pasal yang disangkakan dialihakan kepada Pasal 368 KUHP. Pengelompokan unsur-unsur pidana khusus diantaranya, Syamsul Rizal Dja’far dan Bebi Sartika pegawai negeri atau penyelenggara negara maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sedangkan unsur pidana umum diantaranya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur secara melawan hukum, dan unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau menghapuskan piutang. Besaran nilai barang bukti yang dianggap masih dapat dimultitafsirkan ini langsung adanya pemisahan antara pidana umum dan pidana khusus, besaran barang bukti yang nominalnya dibwah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) langsung dapat dijerat dengan ketentuan pidana umum, begitu pula dengan nominal diatas Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) langsung dikenakan unsur pasal tindak pidana korupsi. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khsususnya Tim Saber Pungli Aceh Besar dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal dan memberikan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat bagi masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah dapat dengan segera menimbangkan hasil penelitian ini sebagai acuan agar dapat mengeluarkan regulasi terkait dengan besaran barang bukti dalam tindak pidana korupsi operasi tangkap tangan oleh Tim Saber Pungli. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Operasi Tangkap Tangan, Tindak Pidana Korupsi. LAW ENFORCEMENT ON THE COMPLETION OF A HAND CAPTURE OPERATION IN CRIMINAL OFFENCE (Research study on greater ACEH Law area) Muharizal vi Dahlan Mohd. Din ABSTRACT The Hand capture operation (OTT) can eradicate and prevent corruption, both among state organizers, and to the public. OTT cannot be removed from corruption crimes which is addressed to operations for the Corruption criminal act itself. Article 1 Number 19 KUHAP on caught hands, article 12 letter e UUPTK, hereinafter the hand capture operation as set forth in article 368 paragraph (1) of the CRIMINAL code. What happened in the greater ACEH jurisdiction in the Office of the Population and civil registration of the greater Aceh regency, there has been suspected corruption criminal (a wild levy) on the activities of the press/laminating Certificate of Birth/death certificates, KTP, family card by means of requesting a fee for the legestration of birth certificate. These things can still be interpreted to the general and special criminal. Special criminal allotment in accordance with article 12 letter e UUPTK. The study aims to know and explain the special criminal elements and general criminal in the law enforcement of hand-catching operations, the application of the law to article 12 E (Multitapator) in Law No. 31 of 1999 as Amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of corruption crimes in ACEH Besar and the value of the evidence of hand capture operations that still multitudes in corruption criminal acts. Research of this thesis is a type of research empirical, using a approach to the applicability of statutory regulations. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and document study techniques and laws related to this study. Further data is processed and analyzed with qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study showed that the criminal allotment that was initially based on article 12 letter e UUPTK to article 368 of the PENAL code resulted from the consideration of the Sabbatic team Saber Pungli Besar, defendant Syamsul Rizal Dja'far and Bebi Sartika namely, evidence Obtained amounting to Rp. 3.8 million (three million eight hundred thousand Fair), do not fulfill the effectiveness and efficiency of natural criminal law application that seeks to seek justice, moral law by law enforcement officials, and the act of extortion not purely the will Defendant, then team Saber Pungli Aceh Besar conducted deliberation, so that agreed element of the article will be sent to article 368 Criminal Code. Grouping of special criminal elements among others, civil servants or state organizers; With the intention of favouring oneself or others against the law; by abusing his authority; Forcing a person to give something, pay, or accept payment with a deduction or to work on something for himself, while the common criminal element among them, benefitting oneself or others, elements against Law, and the element forces people with violence or with violent threats so that the person gives an item that is entirely or partially belonging to the person or the elimination of receivables. The value of evidence is considered still dimultitafsirkan this direct separation between public and criminal special criminal, the size of goods that have a nominal evidence of Rp. 10 million; (ten million Rupiah) can be directly snared with general criminal provisions, as well as nominal above Rp. 10 million; (ten million Rupiah) is directly subject to the Corruption criminal Act article. It is hoped that the law enforcement officers of the team Saber Pungli Aceh Besar can perform the maximum law enforcement and provide the principle of legal certainty, principles of justice, and basic benefits for society. It is advisable that the Government may immediately consider the results of this research as a reference in order to issue regulations related to the size of evidence in criminal acts of hand-catching operations by the Saber Pungli team. Keywords: Law enforcement, Hand-catching Operations, Corruption Crimes.