ABSTRAK MAGHFIRA, PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Suatu Penelitian Pada Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Sultan Malikul Saleh Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii66)bibl,pp (Ria Fitri, S.H.,M.Hum.) Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa, “Hasil Kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara”. Sedangkan yang terjadi dalam pelaksanaan ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Sultan Malikul Saleh Kota Banda Aceh tidak adanya musyawarah untuk mendapatkan hasil kesepakatan terkait dengan ganti kerugian, melainkan nilai ganti kerugian langsung ditetapkan secara sepihak oleh KJPP Medan tanpa persetujuan dari masyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran Jalan Sultan Malikul Saleh Kota Banda Aceh, kendala dalam proses pelaksanaan pelaksanaan ganti kerugian serta upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan ganti kerugiannya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara terhadap responden dan informan. Data-data kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan Jalan Sultan Malikul Saleh Kota Banda Aceh belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu, dalam tahap persiapan, publikasi tidak dilakukan disemua gampong yang terkena pengadaan tanah. Dalam tahap pelaksanaan, pemilik tanah tidak dilibatkan langsung dalam musyawarah menentukan ganti kerugian. Kendala dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah yaitu, sulitnya menghadirkan seluruh pemilik tanah untuk melaksanakan musyawarah, pemilik tanah tidak setuju mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, serta terbatasnya dana sehingga Pemerintah terhambat dalam pembayaran ganti kerugian. Upaya yang ditempuh oleh para pihak yaitu melalui musyawarah yang dilakukan saat masyarakat tidak sedang melaksanakan aktivitas. Disarankan kepada Pemerintah, dalam pelaksanaan pengadaan tanah selalu berpedoman dan menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta lebih transparansi dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah dan Instansi juga perlu meningkatkan pendekatan sosiologis kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan pengadaan tanah dan sebaiknya Pemerintah lebih menerima aspirasi pemilik tanah.