Implementasi Uqubat Cambuk terhadap Wanita Hamil (Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kejaksaan Aceh Besar) Dikha Savana Pembimbing I Dr. Mohd. Din, SH., MH. Pembimbing II Dr. Ali Abu Bakar., M.Ag ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJ inayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah hukum positif yang berlaku di Propinsi Aceh yang merupakan produk hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tanun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bahwa dalam penerapan atauran tersebut masih terdapat kendala dalam hal pelaksanaan uqubat cambuk bagi wanita hamil yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kejaksaan Aceh Besar, dan adalah mengetahui dan menjelaskan kendala dan hambatan implementasi qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku jarimah yang hamil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan mengunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat keberlakuan hukum yang terdapat didalam kehidupan masyarakat, yang menggambarkan atau melukiskan kejadian, keadaan dan masalah yang akan diteliti, bagaimana kenyataannya serta coba mengkaji dan menganalisis hubungan-hubungan yang terkait dengan antar variabel-variabel yang terlibat didalamnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan uqubat bagi wanita hamil tidak dapat dilaksanakan, ini tampak dalam beberapa kasus karena masa penahananya telah berakhir yaitu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 Ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat. Uqubat cambuk tidak dapat dilaksanakan dan terhukum tidak kembali untuk melaksanakan hukuman cambuk setelah melahirkan, sehingga akhirnya dilepas begitu saja tanpa ada suatu hal yang mengikat, sehingga terhukum masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menjadi tunggakan dalam Laporan Registrasi perkara di Kejaksaan maupun Jaksa selaku Eksekutor. Disarankan agar adanya kajian terhadap pelaksanaan‘uqubat cambuk yang lebih khususnya yaitu aturan yang mengatur lebih lanjut tentang ‘uqubat cambuk bagi wanita yang sedang hamil.Sehingga dapat dirumuskannya aturan yang secara khusus untuk dapa t menyempurnakan segala bagian dari penerapan QanunNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sehingga peneraapan Syariat Islam di Aceh dapat diterapkan secara kaffah (menyeluruh) Kata Kunci : Uqubat Cambuk, Wanita Hamil The Implementation of Uqubat Whip (Caning) Against Pregnant Women Dikha Savana Dr. Mohd. Din, SH., MH Dr. Ali Abu Bakar., M.Ag ABSTRACT Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and Qanun Aceh Number 7 of 2013 concerning Penal Jinayatis a positive law that applies in Aceh Province which is a legal product based on Law Number 44 of 1999 concerning on the Implementation of the privileged of Aceh Province under Law Number 11 of 2006. Whereas, in the implementation of the Caning there are obstacles in terms of the implementation of caning for pregnant women who have permanent legal force. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in jurisdiction of the state prosecutor's office of Banda Aceh and Great Aceh, constraints and obstacles on the implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law against pregnant perpetrator. The research method used is legal research using empirical juridical methods. The empirical juridical approach is intended to see the validity of the law contained in people's lives, which describes or illustrates the events, circum stances and problems that will be examined, how it is and try to analyze and analyze the relationships associated with the variables involved in it. The results of the study shows that the implementation of caning for pregnant women cannot be implemented, based on several cases, there are no specific rules regarding the examination that the defendant is pregnant in the form of a letter or evidence from the doctor in the form of an ultrasound which is considered by the judge in delaying the execution of the whip within a certain time limit, and insufficient time in examining the experts in investigating the case, based on these constraints and obstacles so that the implementation of Uqubat whip cannot be implemented and the convict does not return to carry out after giving birth. It is recommended that there would be a study of the implementation of ‘uqubat whip which is more specific, namely the rule that regulates more about uqubat whip for pregnant women. So that more specific rules can be formulated to regulate all parts of the implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. So that the adoption of Islamic Sharia in Aceh can be applied in a comprehensive manner. Key Words: Uqubat whip, Pregnant women