ABSTRAK USWATUL HUSNA, PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASAR YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Majelis Adat Aceh Wilayah Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 62) pp. tabl. bibl, (Dr. Mohd. Din, S.H, M.H,.) Penganiayaan merupakan perbuatan pidana dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun di Provinsi Aceh yang merupakan daerah yang bersifat khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan penerapan hukum Islam dan hukum adat. Ketentuan itu tertuang di dalam Qanun Aceh, dengan ketentuan tersebut penyelesaian terhadap tindak pidana dapat diselesaikan melalui peradilan adat dengan musyawarah secara ishlah dan penuh kekeluargaan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar, kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar dan penerimaaan kedua belah pihak terhadap putusan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan guna memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar yaitu mewajibkan kepada pelaku untuk membayar denda dan mengganti seluruh kerugian. Kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar berupa hilangnya penuntutan ke pengadilan. Putusan adat bersifat final dan mengikat kepada kedua belah pihak karena putusan adat lahir dari hasil musyawarah untuk kesepakatan. Penerimaan kedua belah pihak terhadap putusan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar dalam penyelesaian tindak pidana penganiaayaan sangat baik, karena peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian diantara kedua belah pihak. Diharapkan kepada Majelis Adat Aceh untuk menentukan suatu bentuk pidana secara baku dengan standar nilai yang pasti untuk dijadikan pedoman oleh perangkat adat di tingkat gampong dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana. Diharapkan kepada penyelenggara peradilan adat bahwa sebaiknya penetapan putusan adat dibuat secara tertulis untuk lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak), lembaga mukim, dan pihak kepolisian. Diharapkan kepada pelaku jangan mengulangi lagi tindak pidana, dan juga kepada korban supaya tidak melakukan pembalasan lagi di kemudian hari.