ABSTRAK Kontestasi Pilgub di Aceh meninggalkan catatan penting dalam proses demokrasi. Setelah GAM menyatakan sikap untuk berdamai dengan pemerintah RI melalui nota kesepahaman MoU Helsinki untuk kemudian direalisasikannya butir-butir yang tertuang dalam MoU helsinki tersebut sebagai langkah konkrit komitmen perjanjian damai oleh pemerintah RI dan GAM. Langkah ini untuk selanjutnya diterjemahkan dengan dibentuknya AMM sebagai medium bagi GAM untuk bersalin format menjadi masyarakat sipil. Dari mulanya perjuangan berbasis senjata berubah menjadi perjuangan berbasis politik elektoral, tentunya hal tersebut juga tidak terlepas dari keistimewaan-keistimewaan khusus yang di dapat oleh Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). sebagai legalitas kekuatan hukum nota kesepahaman tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan pertama kalinya jalur independent/perseorangan dalam kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia, serta hadirnya Partai Politik Lokal yang diakui secara konstitusi yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia, hal ini menjadi catatan penting pada proses demokratisasi di Indonesia dan Aceh menjadi role modelnya. Kehadiran Partai Aceh juga menjadi katalisator bagi eks kombatan dalam mewujudkan cita-cita politik yang terbentuk pada era konflik. Namun belakangan lahirlah Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang juga besutan eks kombatan. Dan seiring waktu terjadi persaingan sengit antara PA dan PNA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari terbentuknya PNA dan untuk mengetahui Problematika apa yang dihadapi PNA selama proses transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen- dokumen, buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendasari eks GAM membentuk Partai Nanggroe Aceh adalah karena faktor ketidakpuasan yang di alami Irwandi dkk. Hal ini di akibatkan karena tidak diusungnya Irwandi Yusuf oleh Partai Aceh pada Pilgub 2012 dan gagalnya Irwandi Yusuf pada Pilgub 2012 melalui jalur independen. Kemudian problematika yang dihadapi PNA dalam proses transisi adalah karena adanya sentimen yang dibangun di masyarakat tentang citra Irwandi dan eks GAM yang berafiliasi kepada Irwandi sebagai seorang penghianat, sehingga berimbas menjelang pemilu pertama PNA pada Pileg 2014 dengan banyak ditemuinya intimidasi fisik dan nonfisik terhadap kader PNA. Sehingga PNA dianggap partai lokal yang tidak aman untuk dimasuki. Kata Kunci : PNA, Transisi, eks GAM, Parlok, Aceh