PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK, JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH TAHUN 2015-2017) |
|
| BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
| Pengarang | M RIDWAN - Personal Name |
|---|---|
Abstrak/Catatan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan daerah, temuan audit BPK, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2015-2017. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan 69 sampel dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2015-2017. Variabel independen yang dikaji dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan daerah, temuan audit BPK, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif. Sedangkan variabel dependen adalah tingkat pengungkapan LKPD. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan alat uji SPSS. Hasil penelitian menunjukkan variabel tingkat ketergantungan daerah, temuan audit BPK, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Secara parsial tingkat ketergantungan daerah dan jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sementara temuan audit BPK dan ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Kata Kunci: Tingkat pengungkapan LKPD, tingkat ketergantungan daerah, temuan audit BPK, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif. | |
| Tempat Terbit | |
| Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
| Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH, PENERIMAAN DARI PEMERINTAH PUSAT, UKURAN LEGISLATIF, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH) (M ZAHRUL FUADI, 2019) |
|
| Kembali ke sebelumnya | |