//

HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak
Pengarang Muhammad Irvan Hidayana - Personal Name

Abstrak/Catatan

HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Muhammad Irvan Hidayana Iman Jauhari Azhari Yahya Abstrak Salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perkawinan adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ada pula hak asuh anak diberikan kepada ayah seperti putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Bna (kepada ibu dan ayah), Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna (kepada ayah), Putusan Nomor 66/Pdt.G/2012/MS-Bna (kepada ayah), Putusan Nomor 225/Pdt.G/2009/MS-BNA (kepada ibu), Putusan Nomor 261/Pdt.G/2010/MSBNA (kepada ibu). Padahal sebenarnya hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, tapi dalam putusan hakim memberikan hak asuh kepada ayah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan pengasuh untuk pengasuhan anak, menganalisis aspek yuridis terhadap penetapan ibu atau ayah dalam putusan hakim serta Implikasi hukum terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang diambil 5 putusan hakim sebagai sampel penelitian. Lingkup kajiannya berupa pemberian hak asuh kepada ibu dan ayah dari setiap putusan tersebut. Bahan hukum primer lainnya yang digunakan yaitu UU No. 1 Tahun 1974, bahan hukum sekunder berupa putusan hakim dan bahan hukum tersier berupa kamus dan eksiklopedia hukum. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dan metode analisis data secara kualitatif terhadap data-data yang telah terkumpulkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak pasca perceraian yaitu: adanya tuntutan dari penggugat/tergugat (pemohon/termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak, baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Konsekuensi hukum terhadap penetapan pengasuh adalah adanya kewajiban dan tanggungjawab secara sungguh-sungguh untuk mengasuh dan memeliharanya hingga dewasa. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar menjadi kajian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan baru dan disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan hak asuh anak jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik. Kata Kunci: Hak Asuh, Perceraian, Putusan Hakim LEGAL GUARDIANSHIP AFTER PARENTS’ DIVORCE IN THE SYARI’YAH COURT BANDA ACEH Muhammad Irvan Hidayana Iman Jauhari Azhari Yahya Abstract One of the obligations of parents after marriage is to maintain, protect, educate and bring up a child to adulthood. Determination of people who take care of children after divorce is largely determined by judge's decision. Sometimes child custody is given to a mother and once for a while to a father such as decision Number 55 / Pdt.G / 2012 / Ms-Bna (to the mother and father), Decision Number 65 / Pdt.G / 2011 / MS-Bna (to the father), Decision Number 66 / Pdt.G / 2012 / MS-Bna (to the father), Decision Number 225 / Pdt.G / 2009 / MS-BNA (to the mother), Decision Number 261 / Pdt.G / 2010 / MS-BNA (to the mother). This study aims to explain the judges' considerations in setting caregivers for childcare, analyzing the juridical aspects of the determination of the mother or father in the judge's decision and the legal consequences for the determination of child custody after divorce. This normative study utilizes primary legal material regulated under Law No. 1 of 1974, secondary legal material in the form of judges' decisions and tertiary legal materials in the form of dictionaries and legal encyclopedias. The presentation of data is using descriptive analysis and the data analysis is utilizing qualitative method. The results of this study indicate that the consideration of the judge sets the caregiver of the child after the divorce, namely: there is a demand from the plaintiff / defendant (applicant / respondent), through the verstek decision, in order the best decision for the kid. Determination as a caregiver does not contradict with the prevailing laws and regulations while guaranteeing the best interests of the child and both the mother and father have the right to take care of the child even though the mother has the right to guard the kid. The legal consequences of the caregiver's determination are that there is a genuine obligation and responsibility to educate and maintain the kid to adulthood. It is suggested to the judge that in deciding the child caregiver does not only pays attention to the gender of the parent, but also guarantees the best interest for the kid. It is also recommended to policy makers that this study become as a reference in formulating new policies and recommended to parents that should not be dissented for custody if they are not able to take care of child properly. Keywords: The custody, Divorce, Decicion

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENERAPAN ASAS MEMPERSULITRNTERJADINYA PERCERAIAN DI RNMAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (CUT HUSNA FAUZIVA, 2015)

HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (Muhammad Irvan Hidayana, 2019)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (Wirantia, 2016)

PENGGABUNGAN GUGATAN PERCERAIAN DENGAN HARTA BERSAMA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGANRN(SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (Revi Andani, 2015)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 328/PDT.G/2017/MS-BNA TENTANG IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF (CITRA KASIH, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy