KONTRAK BAGI HASIL MINY AK DAN GAS BUMI DI INDONESIA (STUD! PERBANDINGAN ANT ARA KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DENGAl~ KONTRAK BAGI HASIL COST RECOVER}? Zakia Vonna', Sri Walny Rahayu-, M. NUl.) ABSTRAK Pemberlakuan Kontrak Bagi Hasil (KBH) Migas yang menggunakan bentuk Gross Split mengarahkan pada inkonsistensi terhadap pengelolaan Migas. Hal ini dikarenakan dalam KBH Gross Split persentase bagi hasii yang diterima Negara berkurang dibandingkan KBH Cost Recovery. Selain itu KBH Gross Split mempersernpit kewenangan SKK Migas yang terbatas hanya pada perumusan rencana kcrja utama operasional. Hal ini berdampak tidak tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya alam sebagairnana diamanatkan oleh Alinea kc-4 Pembukaan UUD 1945 jo. Pasa! 33 ayat (3) UUD 1945./0. Pasal 2 UU NO.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariajo. Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumijo. Pasal 25 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu untuk sebesar­ besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini KBH Migas dibuat oleh pemerintah tanpa rnelibatkan Notaris, padahal Notaris selaku pejahat pembuat akta memiliki kewenangan sesuai Pasal 15 Uti No. 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk itulah penelitian ini penting dilakukan dalam bentuk tesis. Peneiitian ini bertujuan menjelaskan konsep hukum kontrak di Indonesia dalam KBH Migas, menjelaskan kesesuaian konsep penguasaan negara dengan tujuan diterapkannya KBH Migas Gross Split dan Cost Recovery, dan menjelaskan kedudukan, peran, dan fungsi Notaris dalam penyusunan KBH Migas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan filsafat yang dianalisis secara preskiptif. Data utama penelitian adalah data sekunder dengan peneiitian kepustakaan (library research). Ilmu hukum empiris digunakan sebagai ilrnu bantu dalam penelitian hukum norrnatif ini. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, KBH Migas yang bersifat publik dan privat, pengaturannya telah diakui dalam KUH Perdata. Kedua, penerapan KBH Migas Gross Split berpotensi mendegradasi prinsip penguasaan Negara dalam pengelolaan Migas dibandingkan KBH Cost Recovery. Ketiga, kedudukan Notaris daJam pembuatan KBH Migas tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN dan l.J1J Migas, sehingga kekosongan norma membuka ruang bagi keterlibatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian disarankan pemerintah menyusun suatu pedoman mengenai hubungan hukum dalam bidang privat-publik. Lebih lanjut, Pemerintah dalam mela1ukan revisi UU Migas sebaiknya membuka ruang bagi keterlibatan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat kontrak-kontrak agar Notaris memiliki dasar hukum yangjelas. Kata kunci: Kontrak.Kontrak Bagi Hasil Migas, Notaris. J Mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan FH Unsyiah 2 Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M. Hum., Pembimbing Utama, Fakultas Hukum Unsyiah 3 Dr. M. Nur, S., M.H., Pembimbing Pendamping, Fakultas Hukum Unsyiah Vl