KONSEP KESELAMATAN KERJA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Yassir Arafat Azhari M. Jafar ABSTRAK Perlindungan keselamatan kerja merupakan hak bagi setiap pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha, agar pekerja senantiasa aman dan selamat dalam melakukan suatu pekerjaan. Norma keselamatan kerja diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tidak tegasnya norma yang mengatur konsep dan sanksi tentang keselamatan kerja dalam peraturan perundang-undangan, membuat tujuan dari sebuah peraturan-perundangan yaitu kepastian hukum belum terlaksana. Norma perlindungan dan tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja terkait keselamatan kerja belum tercantum secara detail dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep keselamatan kerja yang menjamin hak-hak pekerja dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan tanggung jawab hukum terhadap perusahaan yang mengabaikan keselamatan kerja para pekerja, dan menganalisis akibat hukum bagi perusahaan yang mengabaikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Data dianalisis untuk menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep keselamatan kerja dalam perspektif peraturan perundang-undangan, belum mengatur secara terperinci perlindungan hukum keselamatan kerja. Undang-undang tentang keselamatan kerja yang ada hanya mengatur tentang definisi tempat kerja, pengurus, pengusaha, direktur, pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan ruang lingkup tempat kerja dan peralatan kerja. Tanggung jawab hukum terhadap perusahaan terkait keselamatan kerja dalam norma peraturan perundang-undangan yang ada masih kabur dan lemah, norma yang ada belum menentukan subjek hukum mana yang bertanggung jawab lebih besar dalam memberikan perlindungan keselamatan kerja. Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja belum dibebankan secara mutlak kepada pengusaha. Tanggung jawab pengusaha masih lemah jika hak dan kewajiban tentang keselamatan kerja belum dijalankan sepenuhnya oleh pengurus perusahaan dan pekerja. Akibat hukum bagi perusahaan yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya, secara norma belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, jika hak dan kewajiban tentang keselamatan dan kesehatan kerja diabaikan oleh pengusaha. Sanksi yang merupakan salah satu akibat hukum yang lahir dari pelanggaran norma hukum sangat ringan dan belum terperinci dari sisi perdata, pidana, dan administrasi. Disarankan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) agar meninjau ulang undang-undang tentang keselamatan kerja yang sudah tidak sesuai perkembangan zaman, merumuskan kembali konsep keselamatan kerja secara kompreensif mulai dari definisi dan ruang lingkup, hak dan kewajiban pengusaha dan/atau pekerja, kewajiban pencantuman klausula terkait keselamatan kerja dalam perjanjian kerja secara personal, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusaahaan mulai dari pelatihan, pembinaan, dan penerapannya. Merumuskan kembali tanggung jawab pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja mutlak harus dilakukan pengusaha, dan mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha serta sanksi yang sepadan sebagai akibat hukum dari pelanggaran oleh pengusaha. Kata Kunci: Perlindungan, Keselamatan Kerja, Hak Pekerja. THE CONCEPT OF OCCUPATIONAL SAFETY IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN LEGISLATIVE REGULATIONS Yassir Arafat Azhari M. Jafar ABSTRACT The protection of occupational safety is the rights for every worker who must be fulfilled by entrepreneurs, so the workers are always safe and secure while doing their job. The norms of occupational safety are set specifically in Law Number 1 of 1970 concerning occupational safety. However, the purpose of law itself has not been implemented because there has no firmness that regulates concepts and sanctions on occupational safety in the legislation. The responsibility of entrepreneurs and norms protection towards worker are not yet listed in detail and comprehensively. The research is aimed to explaining the concept of occupational safety to guaranty worker rights in the perspective of Indonesian legislation, explaining legal consequences for company who ignored occupational safety and health protection of its workers. The method of this study uses the type of normative juridical research which used a statutory approach and conceptual approach. The data source used secondary data, and data collection techniques are performed using literature research. At the end the data was analyzed to make conclusions on the issue matter. The results of this research concluded as the concept of occupational safety in the perspective of legislation, which has not set in detail. The existing of occupational safety law only governs the definition of workplaces, managers, entrepreneurs, directors, supervisors, occupational safety experts and scope of work and work equipment. Legal responsibility to the company regarding occupational safety in the norm of existing legislation is still vague and weak, the available norm has not yet determined legal subject which has greater responsible in providing protection occupational safety. Responsibility of the safety protection work has not been charged for entrepreneurs. Employers ' responsibilities are still weak if the rights and obligations of workplace safety are not fully executed by the company's and worker's managers. The legal consequences for companies that ignored the occupational safety and healthy, are not yet regulated in existing legislation, while the rights and obligations of occupational safety and health are ignored by employers. The legal norms consequences are very mild and not detailed in term of the civil, criminal, and administrative sides. It is recommended to the Ministry of Manpower and People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPRRI) to review the Law on Occupational Safety that has not been relevant to the time, reformulating the concept of occupational safety starting from the definition and scope of the rights and obligations of employers and workers, the inclusion of the employment clause related to occupational safety as personal work agreement, work agreement, the rules of the company starting from training, coaching, and application. Reformulating the responsibility of the implementation of safety protection must be carried out absolutely by entrepreneurs, and governs the rights and obligations of entrepreneurs as well as sanctions are commensurate as the legal consequences of violations by entrepreneurs. Key word: Protection, Occupational Safety, Occupational Rights