PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH BADAN PENYELENAGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG BANDA ACEH Rizka Khairina Amran* Azhari** Sanusi*** ABSTRAK Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) saat ini bukan hanya dilakukan oleh perusahaan saja, namun juga oleh badan hukum publik salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) berdasarkan ISO 26000. Peraturan terkait pelaksanaan TJSL khususnya bagi BPJS Ketenagakerjaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, namun belum sepenuhnya mekanisme tersebut dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. Masalah yang ingin diteliti adalah : (1) Apakah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban hukum atau kewajiban moral di Indonesia? (2) Bagaimanakah akibat transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan? Dan (3) Apa saja hambatan yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada BPJS Ketenagekrjaan merupakan kewajiban hukum atau kewajiban moral di Indonesia, menjelaskan akibat transformasi Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta menjelaskan hambatan yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Metode penelitian ini berbentuk yuridis-empiris. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara (non directive interview), dan juga dibutuhkan data kepustakaan (library research). Setelah diperoleh data-data dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertama, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada badan hukum publik pada BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan kewajiban hukum karena sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan secara internasional melalui ISO 26000 di samping melekatnya kewajiban moral sebagai factor pendukungnya. Kedua, pengaruh transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhadap TJSL antara lain seperti semakin sedikitnya manfaat yang diperoleh bagi non-peserta BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh serta manfaat beasiswa saat ini hanya ditujukan kepada anak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia, bukan lagi untuk peserta yang anaknya berprestasi. Ketiga, hambatan yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan antara lain : alur pendanaan sudah sepenuhnya dikontrol oleh kantor pusat, kurangnya koordinasi antara kantor cabang dengan kantor pusat, anggaran terbatas dan badan hukum yang sudah nirlaba, serta kurang ringkasnya alur pengajuan TJSL dari kantor cabang kepada kantor pusat. Ada 3 hal yang penulis sarankan dalam penelitian ini. Pertama, disarankan kepada BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh dalam menjalankan TJSL yang berdasarkan kewajiban hukum namun tidak pula terlepas kewajiban moral agar mengimplementasikannya dengan serius tanpa mengurangi porsi manfaat baik bagi peserta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Kedua, agar manfaat-manfaat yang diterima tidak berkurang sama sekali, namun jika mungkin ditambah layaknya beasiswa yang diterima oleh anak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia juga dapat dirasakan oleh anak-anak tenaga kerja yang berprestasi layaknya era PT Jamsostek (Persero). Dan, Ketiga, disarankan agar kantor cabang selalu lebih aktif dan berkoordinasi penuh dengan kantor pusat dalam hal pendanaan TJSL. Kata Kunci : CSR, TJSL, ISO 26000, Badan Hukum Publik IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BY WORKERS SOCIAL SECURITY AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN) OF BANDA ACEH Rizka Khairina Amran* Azhari** Sanusi*** ABSTRACT Corporate Social Responsibility (CSR) is not only conducted by companies, but also by public legal entities, one of which is the Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) which is a transformation from PT. Jamsostek (Persero) according to ISO 26000. Regulations related to the implementation of CSR, especially for BPJS Ketenagakerjaan, have been regulated in Government Regulation Number 99 of 2013 concerning the Management of Social Security Assets, which has not fully been implemented by BPJS Ketenagakerjaan of Banda Aceh. The problems to be studied in this research were: (1) Is social and environmental responsibility in a public legal entitiy a legal obligation or moral obligation in Indonesia?, (2) What are the effect of the transformation of the Manpower Social Security (PT. Jamsostek Persero) to BPJS Ketenagakerjaan on the social and environmental responsibility?, and (3) What are the obstacles encountered by BPJS Ketenagakerjaan of Banda Aceh in implementing the social and environmental responsibility? The purpose of this study was to find out whether the social and environmental responsibility of a public legal entitiy is a legal or moral obligation in Indonesia, to get a clear understanding of the effect of the transformation of PT. Jamsostek (Persero) to BPJS Ketenagakerjaan on the social and environmental responsibility, and to identify the obstacles encountered by BPJS Ketenagakerjaan of Banda Aceh in implementing environmental and social responsibility. A juridical-empirical method was used in this research. The sources of the data collected in this study were a field research carried out by the author, an interview (a non-directive interview), and a library research. After being collected, the data were then analyzed by using a qualitative method. Based on the results of the study, it was found that social and environmental responsibility of a public legal entity is usually not a legal obligation, but a moral obligation in Indonesia. However, for BPJS Ketenagakerjaan, CSR has become a legal obligation because it was adopted from ISO 26000 and ratified in the legislation and the directors' regulations. Moreover, the effect of the transformation of PT. Jamsostek (Persero) to BPJS Ketenagakerjaan might be seen in fewer benefits obtained for non-participants of BPJS Ketenagakerjaan of Banda Aceh. In addition, the scholarships have currently aimed at the workers’ children whose parents were died after experiencing work accidents, not at those with good achievement. Lastly, the obstacles encountered by BPJS Ketenagakerjaan of Banda Aceh in implementing CSR were the flows of funding that heve been fully controlled by the central office, the lack of coordination between branch offices and the central office, the limited budgets, the legal entities that were already non-profit, and the lack of concise flow regarding the submission of CSR from the branch office to the central office. Hence, there are 3 things that the authors suggest in this study. First, it is suggested that BPJS Ketenagakerjaan of Banda Aceh seriously implement the CSR which is based on the legal obligation and also the moral obligation without diminishing the benefits for both participants in particular and the community in general in accordance with applicable laws and regulations. Second, if possible, the scholarships received by the children of the workers who experienced work accident and died should also be given to the workers’ children with good academic achievement like what was done by PT. Jamsostek (Persero). Third, it is suggested that branch offices always be more active and coordinate with the central office regarding the CSR funding. Keywords: CSR, ISO 26000, Public Legal Entity