ABSTRAK ANUGRAH LAKSANA TOGI PULUNGAN, ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan NO.78/Pid.B/2013/PN.Surakarta) 2019 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 69), pp., tabl., bibl. Nursiti, S.H., M.Hum. Surat Dakwaan sangat dibutuhkan karena dalam Surat Dakwaan berisi tentang unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus membuat dengan sebaik-baiknya yaitu dengan memenuhi ayarat Formil maupun Materil.Hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.Namun pada putusan nomor 78/Pid.B/2013/PN.Ska ini terdapat kekurangan dan ketidak cermatan dildalam jaksa memberikan Surat Dakwaan dan hakim didalam menjatuhkan hukuman. Penelitian bertujuan untuk menjelasakan tindakan Jakasa Penuntut Umum yang tidak Cermat dalam membentuk surat Dakwaan dan Menjelaskan tindakan Hakim yang dianggap kurang tepat dalam mempertimbangkan hukuman yang telah diberikan kepada terdakwa dala menjatuhkan putusannya. Penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content of analysis), yaitu proses memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian. Selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dimana Jaksa Penuntut Umum hanya hanya mengeluarkan dakwaan dalam bentuk Subsideritas,yang seharusanya Berbentuk Kumulatif. dan Hakim dianggap kurang tepat didalam mempertimbangkan putusannya.Dimana hukuman yang diterima terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan apa saja yang telah terdakwa lakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pid.B/PN.Ska. Disaranakan bagi para jaksa Penuntut umum dan Hakim agar lebih memperhatikan unsur maupun pertimbangan yang akan diberikan pada suatu perkara dipengadilan.Yang telah sesuai dengan KUHAP pada pasal 143 ayat (2) huruf b,dan Pasal 28 UU No.4/2004 Jo.UU No.48/2099 tentang Kekuasaan Kehakiman.Sehingga menghasilkan suatu hukum yang kompleks adil dan sesuai dengan sistem peradilan Indonesia.