ABSTRAK Naqia Annisa Faradiz, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 226/PID.SUS/2018/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA MENJUAL ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 88)pp.,bibl.,app. Mukhlis, S.H., M.Hum. Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan cairan rokok elektrik sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 huruf g dan h UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Namun, terhadap kasus ini terdakwa hanya dijatuhi pidana percobaan. Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan analisis putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan, serta menjelaskan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari putusan ini. Penelitian ini bersifat studi kasus yang merupakan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan). Bahan hukum sekunder, diperoleh melalui serangkaian penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sedangkan alat penelitian yang di gunakan adalah studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Bna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi yang tidak diterima oleh terdakwa, saksi yang dihadirkan hanya dari pihak penyidik, dan hakim tidak memerintahkakan saksi ahli dari pihak Dinas Kesehatan agar dapat memberikan penilaian terhadap kandungan liquid rokok elektrik tersebut berbahaya atau tidak. Kemudian terhadap putusan ini Hakim sepatutnya menjantuhkan pidana denda terhadap terdakwa karena kejahatan ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hukuman percobaan yang dijatuhkan pada pelaku tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tidak meni mbukan ketertiban dalam masyarakat sebab hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yang menyebabkan masih banyak penjualan cairan rokok elektrik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, lalu putusan ini tidak memenuhi keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban, kemudian belum memenuhi kemanfaatan karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan meresahkan masyarakat. Disarankan kepada hakim mendatangkan ahli dari Dinas Kesehatan dan BNNP Aceh. Kemudian disarankan hakim agar lebih menggali fakta -fakta persidangan agar dapat menjatuhkan putusan yang memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan bukan hanya semata-mata kepastian hukum. 2019