ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan e. kejahatan seksual. UUPA merupakan undang-undang yang sangat spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan UUPA memberikan kewenangan mengadili kasus tersebut kepada pengadilan anak yang berada di bawah pengadilan negeri. Selain itu, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan “Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) klai atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.” Pasal 47 Qanun Jinayat memberikan kewenangan mengadili kasus kekerasan seksual terhadap anak kepada mahkamah syar’iyah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan dualisme hukum yang mengatur kasus yang sama di wilayah hukum Aceh, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam penegakannya. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kewenangan absolut pada lembaga peradilan terkait dengan penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, dan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan dan menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini digunakan terutama bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Analisis data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui kerangka berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kewenangan absolut pada lembaga peradilan terkait penyelesaian perkara kekerasa n seksual terhadap anak di Aceh yang diberikan kepada Peradilan Umum dan Mahkamah Syariyah Aceh dalam praktek penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak hendaknya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ancaman pidananya paling berat dan menghindari pemberian hukuman cambuk bagi pelaku. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dapat menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antara hakim dengan jaksa, dan jaksa dengan penyidik. Karena dibutuhkan satu kesepakatan dan persprektif yang sama dalam dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dalam menindak para pelaku lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci : Dualisme, Penerapan, Hukum, kekerasan seksual terhadap anak.