TINJAUAN YURIDIS PERSYARATAN PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU TINDAK PIDANA KORUPSI POLDA ACEH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 Ari Kurniawan Faisal Ar-rani Mohd. Din ABSTRAK Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil, pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sesuai Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi seorang penyidik dan penyidik pembantu diatur pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kenyataannya pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu di wilayah Polda Aceh, sebagian polisi yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undnag-undang, hal ini telah menyimpang prosedural untuk pengankatan penyidik dan penyidik pembantu. Penyidikan yang tidak memenuhi syarat ini dapat merugikan beberapa pihak, disebabkan pelaksanaan penyidikan tidak profesional, tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan penyidik pembantu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan materi muatan Peraturan Pemerintah dalam memberikan pembatasan terhadap syarat pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu. Disamping itu juga untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi penyidik dan penyidik pembantu yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang peyidik dan penyidik pembantu di bagian Tipikor Polda Aceh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara melakukan wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur serta diskusi-diskusi yang dilakukan terkait dengan penelitian ini. Penentuan sampel dilakukan menggunakan uji kelayakan data. Data dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan penguraian deskriptisanalitis dan preskriptif. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi Peraturan Pemerintah melaksanakan undang-undang, tanpa melahirkan norma hukum yang baru. KUHAP sebagai Undang-undang telah memberikan kepada Peraturan Pemerintah untuk melakukan pembatasan persyaratan bagi penyidik dan penyidik pembantu yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2). Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 telah memberikan batasan syarat pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu yang merupakan batasan syarat itu harus dimuat dalam isi undang-undang. Akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi syarat produk hukumnya dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan, dan surat keputusan penyidikan dapat dicabut, sedangkan akibat hukum bagi penyidik pembatu yang tidak memenuhi syarat, produk hukum yang dihasilkan tidak akan kredibel dan akuntabel serta menjadi celah untuk di praperadilankan oleh penasehat hukum atau keluarga tersangka sesuai yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Disarankan Kepada Pembentuk undang-undang dan peraturan pemerintah harus memerhatikan materi kewenangan dari subtansi Undang-undang dan peraturan pemerintah. Disanrankan kepada seluruh Penyidik dan Penyidik Pembantu agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan isi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Kata Kunci: Persyaratan Penyidik, Tindak Pidana Korupsi. JUDICIAL REVIEW OF REQUIREMENTS TO BECOME AN INVESTIGATOR AND A POLICE INVESTIGATOR OF CORRUPTION CASES IN ACEH REGIONAL POLICE BASED ON THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 58 OF 2010 Ari Kurniawan Faisal Ar-rani Mohd. Din ABSTRACT In accordance with laws and regulations, investigation of criminal cases is a part of the authority of the police. In handling corruption cases, the requirements specified in Article 6 Paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure should be fulfilled. Further regulations regarding the requirements to become an investigator and a police investigator are also regulated in Article 2a Paragraph (1) and Article 3 Paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2010 concerning the Amendment of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the the Code of Criminal Procedure. However, in fact, some police who do not meet the requirements become investigators and police investigators. This is a form of procedural deviation which might cause serious problems because of the investigators who are unprofessional and incompetent. The aim of this study was to find out and explain the content of Government Regulation in regulating the requirements to become an investigator and a police investigator. In addition, this study also aimed to identify and explain the legal consequences for investigators and police investigators who do not meet the requirements to become the ones in the Corruption Crime Section of Aceh Regional Police according to Government Regulation Number 58 of 2010. The normative juridical approach was used in this study, where the law is conceived as norms, rules, principles, or dogmas. This normative juridical approach is also known as the doctrinal research approach or normative legal research approach. The data used in this study were the primary data obtained from the results of structured and unstructured interviews and discussions conducted regarding this research. A feasibility testing was carried out in choosing the samples. The data obtained were then analyzed by qualitative methods with descriptive and prescriptive decomposition. The results of this study indicate that the function of Government Regulation is implementing the laws but not making new laws. Therefore, the Code of Criminal Procedure as a collection of laws has given power to Government Regulations to make restrictions on the requirements to become investigators and police investigators as cited in Article 6 Paragraph (2) which states that the requirements for being an investigator are regulated in Government Regulations. In addition, the legal consequences received by investigators who do not meet the requirements are revocation of the Letter of Assignment and the legal products that become null and void. Moreover, for police investigators who do not fulfill the requirements, the legal consequences are the legal products that become not credible and accountable, so that it becomes a chance for pre-trial by a legal advisor or the family of the suspects as mentioned in Article 77 Letter a of the Code of Criminal Procedure. Therefore, it is suggested that the Government pay more attention to the contents of the laws, especially the Code of Criminal Procedure. Additionally, it is also recommended that all investigators and police investigators carry out their duties and authorities in accordance with the provisions of Government Regulation No. 58 of 2010. Keywords: Requirements for investigators, corruption crimes.