PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Zulfikar 1 Yanis Rinaldi 2 Sulaiman 3 ABSTRAK Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5. Masalah pokok penelitian ialah (1) Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara? (2) Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara dalam Pengelolaan Sampah? (3) Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar pengelolaan sampah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yang memandang sisi norma hukum sebagai bagian terpisah dari sisi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan sumber data adalah sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif maksudnya data-data hukum dan fakta-fakta yang telah di dapat di gambarkan secara teliti sehingga untuk menjelaskan suatu data yang tepat dan jelas maka diperlukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, masih kurang dan terbatasnya alokasi dana untuk program pengelolaan sampah, dikarenakan penarikan distribusi pada masyarakat tidak mungkin dilaksanakan diakibatkan belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanahan di Kabupaten Aceh Utara. Sehingga kinerja Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara serta kurangnya armada kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat nenumpukkan sampah di TPS. Kedua, masih adanya petugas yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, maka sampah sering tidak terangkut dari lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA), keterbatasan jumlah sarana dan prasarana persampahaan, masih rendanya Sumber Daya Manusia dibidang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Utara khususnya oleh pihak Dinas terkait menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan kebijakan yang ada. Ketiga, Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemeritah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Disarankan agar hendaknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus lebih serius, dalam melakukan penambahan Anggaran terhadap Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara sehingga armada, biaya operasional, dan fasilitaas dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga melakukan sosialisasi terkait dalam pengembangan pengelolaan sampah organik kepada masyarakat pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara seharusnya menempatkan posisi para birokrat tersebut pada bidang-bidang yang dikuasai dengan memaksimalkan potensipotensi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Kata kunci: Peranan Pemerintah,Kabupaten Aceh Utara, Pengelolaan Sampah.