PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGELOLAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA DI KOTA BANDA ACEH T. Surya Reza Yanis Rinaldi Efendi ABSTRAK Peranan Kejaksaan dalam proses peradilan menempati peran yang sangat penting. Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang penuntutan, eksekusi dan pelaksanaan tanggungjawab benda sitaan dalam perkara tindak pidana Narkotika. Pasal 44 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, pada tahap penuntutan benda sitaan merupakan tanggungjawab Jaksa Penunutut Umum yang harus disimpan di Rupbasan. Kejaksaan mendapatkan wewenang untuk menyimpan benda sitaan guna memperlancar penuntutan dalam persidangan. Namun dalam kenyataannya benda sitaan narkotika tidak disimpan di Rupbasan melainkan di Kejaksaan Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk pemusnahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Benda sitaan narkotika yang seharusnya dimusnahkan setelah 7 hari putusan ingkrah dari pengadilan. Namun dalam kenyataannya Kejaksaan Kota Banda Aceh tidak melakukan pemusnahan benda sitaan narkotika dalam tempo yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika serta lembaga Kejaksaan tidak melakukan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penelitian tesis ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan pengakajian keberlakuan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menelaah dokumen serta Undang-undang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Kejaksaan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan penyimpanan telah mengambil secara penuh peranan dan tanggungjawabnya dalam penyimpanan benda sitaan narkotika sesuai dengan isi dari KUHAP yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan JaksaAgung yang mengharuskan menyidiakan tempat penyimpanan benda sitaan agar lebih efektif dan efesien dalam menghadirkan benda sitaan di persidangan, Kejaksaan Kota Banda Aceh mengambil alih secara penuh tanggungjawabnya tanpa menyimpan benda sitaan narkotika pada Rupbasan. Sedangkan peran Kejaksaan dalam pengelolaan pemusnahan tidak dilakukan sesuai dengan Undang-undang disebabkan, oleh tingkat penuntutan yang lama, waktu yang terbatas, dihadiri oleh beberapa instansi, tidak adanya tempat melakukan pemusnahan yang khusus dan pelaksanaan yang memakan waktu serta biaya yang banyak. Lembaga Kejaksaan tidak menjalankan Undang-Undang disebabkan karena tugas dan wewenang Rupbasan tidak dapat dilaksanakan secara baik menurut peraturan Perundang-undangan, maka dari itu tugas dan kewenangan ini beralih pada institusi lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian yang mana Kejaksaan terus melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang berlaku secara internal seperti muculnya Peraturan Jaksa Agung terkait keberadaan seksi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Disarankan kepada Kejaksaan dalam pengelolaan penyimpanan dan pemusnahan dapat menjalankan perannya sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan penyimpanan itu disimpan pada Rupbasan agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum. Disarankan kepada Kejaksaan dapat menjalankan Peraturan Perundang-Undangan dan juga harus memerhatikan batas-batas tugas dan kewenangannya yang telah diamatkan oleh Undang-undang sehingga tidak mengambil tugas dan kewenangan institusi lainnya. Kata Kunci: Peranan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pemusnahan, Benda sitaan. THE ROLE OF PROSECUTORS IN THE MANAGEMENT AND DESTRUCTION OF NARCOTIC SITAAN ITEMS IN BANDA ACEH T. Surya Reza Yanis Rinaldi Efendi ABSTRACT The role of the Public Prosecutors Office in the judicial process occupies a very important role. Prosecutors carry out the duties and authorities of prosecution, execution, and implementation of responsibility for confiscated objects in cases of Narcotics crimes. Article 44 of the Criminal Procedure Code and Article 27 paragraph (1) Government Regulation Number 27 of 1983 as amended the second time by Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code states that at the prosecution stage the confiscated objects are the responsibility of the Public Prosecutors Office in the House of Storage of Confiscated Items. The Public Prosecutors Office has the authority to store confiscated objects to streamline prosecutions in the trial. But in reality, narcotics confiscated objects were not stored in the House of Storage of Confiscated Items but in the Banda Aceh Prosecutors Office. Whereas the destruction is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics confiscated objects which should be destroyed after 7 days of arbitrary decisions from the court. But in reality, the Banda Aceh Prosecutors Office did not destroy narcotics confiscated objects within the period specified in the Legislation. The study aims to determine and explain the role of the Prosecutors Office in managing the storage of confiscated narcotics objects as well as the Prosecutors Office not storing and destroying narcotics confiscated objects not in accordance with statutory regulations. This study is a kind of empirical juridical research using the approach to the validity of legislation. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques use interview techniques and review documents and laws related to this research, then the data is processed and analyzed with qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the role of the Banda Aceh Prosecutors Office in storage management has taken full role and responsibility in storing narcotics confiscated objects in accordance with the contents of the Criminal Procedure Code which are further regulated in the Prosecutor's Regulation which requires that storage of confiscated objects be more effective and efficient in presenting confiscated objects at the trial, the Banda Aceh Prosecutors Office took full responsibility without storing narcotics confiscated objects at the House of Storage of Confiscated Items. Whereas the role of the Prosecutor in the management of extermination was not carried out in accordance with the Law due to the limited level of prosecution, which was attended by several agencies, the absence of a special place of destruction and time consuming and costly undertaking. The Prosecutors Office does not carry out the Law because the duties and authority of the House of Storage of Confiscated Items cannot be carried out properly according to the laws and regulations, hence the task and authority shift to other institutions such as the Prosecutors Office and the Police where the Prosecutor continues to renew regulations that apply internally such as the emergence of the Public Prosecutors Office Regulation regarding the existence of confiscated sections of state objects and booty. It is recommended that the Prosecutors Office in the management of storage and destruction be able to carry out his role as contained in the Criminal Procedure Code which requires that storage be stored at the House of Storage of Confiscated Items to achieve the goal of law enforcement. It is recommended that the Prosecutors Office be able to carry out the Laws and Regulations and also must pay attention to the boundaries of their duties and authorities that have been saved by the Act so that they do not take on the duties and authorities of other institutions. Keywords: Role, Management, Storage, Destroying, Confiscated Items