KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Teuku Ulya Murtadha. TM i Dahlan Ali Mohd Din   ABSTRAK  Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yang diawasi oleh PPATK dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewajiban mana yang melahirkan sedikit kewenangan yang bersifat pasif bagi notaris sehingga dalam melaksanakan kewajiban tersebut notaris tidak memiliki pegangan. Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai pejabat umum, notaris seharusnya bersifat independen atau mandiri serta tidak terikat oleh siapapun dan oleh instansi apapun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas dan norma hukum yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum dan kewenangan notaris dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kajian terhadap asas-asas dan normanorma hukum yaitu norma hukum yang tidak sejalan dengan norma lainnya dan asas hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data-data ini dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagai pihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut notaris tidak diberikan kewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebut dianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti dengan amandemen UUJN dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti. sehingga notaris sebagai pejabat umum tidak dirugikan dengan perluasan kewajiban itu. Kata Kunci : Notaris, Kewajiban Melapor, Kewenangan  Mahasiswa  Pembimbing Utama  Pembimbing Pendamping NOTARY OBLIGATION IN SUBMITTING REPORT OF SUSPICIOUS TRANSACTION OVER MONEY LOUNDERING PREVENTION AND IT'S ERADICATION. Teuku Ulya Murtadha. TM Dahlan Ali Mohd Din   ABSTRACT  Notary is a public officer authorized to issue authentic act and other authorities settled by law. The statute Number 8 year 2010 concerning Money Laundering Prevention and It's Eradication obliged notary to send report of suspicious transaction supervised by PPATK in doing so the case that may regard to money laundering. The obligation that beget a few passive authorities to notary so that to implement it notary has nowhere to stand on. Notary in performing it's duty as a public officer, should be independent and not being tied up by anyone and any institution. The purpose of the research is to analyze the legal norm in performing the obligation of reporting the suspicious transaction in demanding notary service toward notary independency as a public officer, notary's obligation generally and notary's authority based on Stipulation Letter of Law and Human Right Minister Number 9 year 2017 The research is a normative-juridical which preceded by earlier study over legal norm the norm that may not correspond to legal principle, and other norms. Legal references include primer legal references, secondary legal references and tertiary legal references. All of these data analyzed qualitatively. The output of research reveals that notary settlement as a reporter party is not interrupting notary's independency however in realizing that particular obligation notary has no sufficient authority and that obligation partially considered as too far for notary to performed it. Notary's determination as a reporter party must be followed by amendment of Notary Post statute and clear, exact authority. So that notary as public officer will cost nothing upon the authority extension. Keywords: Notary, Obligation to Report, Authority  Postgraduate Student of Syiah Kuala Law Faculty  Chairman of Supervising Committe  Vice of Supervising Committe