Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota. Sedangkan pada Pasal 17 ayat (2) disebutkan pula bahwa Pendataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar. Kehadiran PKL di Kota Banda Aceh telah menunjukkan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan tidak baik, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan UPTD Pasar Kota Banda Aceh dalam pembinaan PKL di Kota Banda Aceh, hambatan UPTD Dinas Pasar Kota Banda Aceh dalam pembinaan PKL dan upaya UPTD Dinas Pasar Kota Banda Aceh dalam mengatasi hambatan yang dialami. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Pada penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan pada penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan pelaksanaan peranan UPTD Pasar di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terhambatnya UPTD Pasar Kota Banda Aceh melakukan pembinaan PKL seperti keterbatasan fasilitas sarana dan prasana, tenaga kerja yang professional, tenaga kerja dilapangan dan pedanaan dalam mengelola Pasar dan PKL. Upaya yang dilakukan oleh UPTD pasar Kota Banda ialah meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja dan sarana prasarana dalam pengelolaan pasar dan pembinaan PKL Kota Banda Aceh, memperkuat dan mengembangkan unit-unit tugas dalam rangka sosialisasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholder), melakukan pengusulan anggaran operasional terhadap kebutuhan sarana dan prasarana secara berkesinambungan, melakukan penegakan hukum terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi PKL. Disarankan kepada Pemerintah Kota untuk mewujudkan ketatalaksanaan pasar di wilayah Kota Banda Aceh yang baik, rapi dan sesuai dengan Visi dan Misi Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami. Disarankan BLUD-UPTD Pasar Kota Banda Aceh untuk melakukan progam peningkatan sarana dan prasarana Pasar dan upaya pembinaan yang lebih baik bagi PKL. Disarankan kepada Instansi Pemerintah Kota yang terkait untuk melakukan sosialisasi terhadap PKL mengenai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL serta melakukan upaya penegakan hukum jika ada ditemukan PKL yang melanggar Qanun tersebut