Berdasarkan Pasal 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan menyebutkan bahwa pengaturan tentang kebersihan dan keindahan bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan keindahan dan keteraturan dalam wilayah. Sebagai ibukota provinsi, Kota Banda Aceh memang punya permasalahan tersendiri. Salah satu hal yang menjadi keluhan warga kota ialah mengenai sampah yang sering menumpuk di lokasi-lokasi yang tidak pantas karena tak terangkut oleh angkutan sampah milik pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan, hambatan yang dialami dalam implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Pada penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan pada penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan penelitian dijelaskan faktor yang menyebabkan terhambatnya implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk, pembangunan fisik Kota Banda Aceh, adanya perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan sehingga munculnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar, keterbatasan sarana dan prasana, sulitnya memperoleh lahan untuk lokasi TPS, belum berfungsinya penegakan hukum tentang kebersihan dan keindahan. Upaya dilakukan meningkatkan sumber daya manusia, peralatan, dan manajemen pengelolaan kebersihan dan keindahan, mengembangkan unit-unit tugas dalam rangka sosialisasi persampahan, retribusi dan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholder), meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungannya yang terintegrasi dengan sistem pelayanan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, melakukan upaya penegakan hukum terhadap penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2003. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan ketatalaksanaan wilayah Kota Banda Aceh yang bersih, indah, nyaman dan sesuai dengan Visi dan Misi Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami. Disarankan Dinas Kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh untuk melakukan progam peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Banda Aceh. Disarankan kepada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dan Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh yang terkait untuk lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 serta melakukan upaya penegakan hukum jika ada ditemukan PKL yang melanggar qanun tersebut.