ABSTRAK ZULKARNAINI, PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI 2013 (Suatu Penelitian Pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Bina Marga Dengan CV. Tanindo Pratama di Darussalam Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,60) pp, bibl, app Khairani, S.H.,M,Hum. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi milik pemerintah yang menggunakan biaya APBN atau APBD harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, namun pada prakteknya di lapangan CV. Tanindo Pratama selaku penyedia jasa maupun Dinas Bina Marga sebagai Pengguna jasa telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di dalam kontrak No. 602.1/04/BM-KONTRAK/DAU/DPU/2013 dan penyimpangan tersebut juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 Ayat 4 UU Nomor 18 Tahun 1999 dan Pasal 88 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pemeliharaan Jalan di Darussalam Banda Aceh. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan peundang-undangan, buku-buku, majalah dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan telah terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan time schedule, pekerjaan lapis perkerasan yang tidak sesuai kontrak, data/hasil test yang dimanipulasi, penyediaan tenaga kerja yang tidak ahli, subkontraktor yang ditiadakan serta sistem pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Faktor penyebab terjadinya permasalahan dikarenakan kurangnya pengawasan lapangan sehingga timbul tidak tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya upaya penyelesaian permasalahan dilakukan dengan cara teguran lisan, negosiasi dan ganti kerugian. Disarankan kepada kedua belah pihak, Dinas Bina Marga maupun CV. Tanindo Pratama, agar dalam setiap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi mengedepankan sikap profesional, tanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugas sehingga pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.