ABSTRAK M. Ikram Aulia, 2018 TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MEMPERNIAGAKANKAN SATWA LIAR DILINDUNGI JENIS TRENGGILING DI ACEH (Suatu Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55), pp., bibl. , tabl., app. (Ida Keumala Jeumpa S.H., M.H.) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya disebut UU KSDAE, mengatur perlindungan keanekaragam hayati bagi setiap satwa liar dilindungi. Pasal 21 ayat (2) UU KSDAE menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana tersebut terus saja terjadi. Skripsi ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab , hambatan dalam penegakan hukum, serta upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan dan memperniagakan satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh. Untuk memperoleh data dalam skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Menyimpan dan Memperniagakan Satwa Liar Dilindungi Jenis Trenggiling di Aceh adalah karena banyaknya permintaan serta tingginya harga jual terhadap satwa liar dilindungi khususnya Trenggiling. Lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut terus terjadi. Adapun upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan penyuluhan dan sosialisasi, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum terkait, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian, perlindungan, serta konservasi terhadap satwa liar dilindungi di Aceh. Diharapkan pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat sudah seharusnya dapat bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan dan memperniagakan satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh, dengan cara mengembangkan program pemantauan jangka panjang yang kemudian diperbaharui setiap tiga tahun terhadap habitat, populasi, dan ekologi serta meningkatnya ancaman terhadap Trenggiling, baik di dalam maupun diluar kawasan