ABSTRAK EKA SAFITRI 2019 PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL INFORMASI PRODUK(Suatu Penelitian Pada Uroe Peukan di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,73)pp.,tbl.,bibl., app. T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label informasi atau membuat penjelasan produk yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Dalam Pasal 34 Permenkes Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, informasi yang harus tercantum pada pembungkus berisi tentang nama obat tradisional, komposisi, jumlah, dosis pemakaian,khasiat atau kegunaan,kadaluwarsa, dan informasi penting lainnya. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha obat tradisional yang tidak mencantumkan label informasi produk pada uroe peukan di Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pembelian obat tradisional yang tidak mencantumkan label informasi produk, menjelaskanbentuk tanggung jawab pelaku usahaatas penjualan obat tradisional yang tidak mencantumkan label informasi produk serta menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap peredaran obat tradisional yang tidak mencantumkan label informasi produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara responden dan informan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaanperlindungan konsumen obat tradisional pada uroe peukan di Kabupaten Aceh Besar belum terlaksana dengan baik, dikarenakan rendahnya kesadaran pelaku usaha dan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena pelaku usaha pada uroe peukan hanya berjualan satu kali dalamseminggu dan tidak dapat dipastikan akan kembali pada uroe peukan yang sama. Upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap peredaran obat tradisional ini yaitu dengan memberikan penyuluhan, pengawasan dan pembinaan. Namun masih kurang efektif untuk uroe peukan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Disarankan kepada Pelaku usaha agar memahami segala aturan hukum yang ada, konsumen lebih teliti dan peduliterhadap obat tradisional, dan kepada instansi terkait untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya terkhusus melakukan sosialisasi dan pengawasan pada uroe peukan.