ABSTRAK MUTIARA FAKHRISANI 2019 WANPRESTASI TERHADAP PENUNGGAKAN PREMI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PT. AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,72) pp., tabl., bibl., app. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Pasal 6 Polis PT. AJB Bumiputera 1912 menegaskan agar asuransi tetap berlaku, tertanggung berkewajibkan untuk membayar premi kepada penanggung, namun karena sebab apapun penangihan premi tidak dilakukan oleh penanggung, maka hal tersebut tidak membebaskan tertanggung dari kewajiban membayar premi. Pada kenyataannya, saat ini didapatkan permasalahan keterlambatan dan penunggakan pembayaran premi, hal ini menyebabkan tertanggung dianggap wanprestasi. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembayaran premi pada PT. AJB Bumiputera 1912, bagaimanakah bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, dan apa upaya hukum yang dilakukan oleh penanggung dalam penyelesaian wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis empiris, penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pembayaran premi diatur di dalam syarat-syarat umum polis, namun dalam pelaksanaannya banyak tertanggung yang wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung adalah keterlambatan pembayaran premi beberaapa bulan lalu bulan berikutnya kembali membayar premi dan harus membayar denda dan penunggakan pembayaran premi, yang mana premi tersebut hanya dibayar pada saat perjanjian asuransi itu baru dimulai saja menyebabkan asuransi tersebut batal, faktor penyebabnya adalah keadaan ekonomi mendesak, berkurangnya minat tertanggung, tertanggung tidak mampu lagi membayar premi asuransi, dan tertanggung bepindah tempat tinggal Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh penangung adalah dengan melalui jalur non litigasi yaitu bermusyawarah antara kedua belah pihak, sampai saat ini belum pernah penyelesaian melalui litigasi hal ini disebabkan proses yang panjang dan biaya tinggi. Disarankan pihak penanggung dan tertanggung untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam polis. Pihak penanggung harus memberikan proteksi terhadap kepentingan para pihak, sedangkan pihak tertanggung haruslah memahami peraturan dan syarat-syarat umum polis.