PENYELESAIAAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEJAK PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG DI INDONESIA Ahmad Mirza Safwandy* Husni** M.Nur*** ABSTRAK Pergeseran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari rezim Pemilihan Umum ke rezim Pemerintahan Daerah berdampak kepada peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada dari Mahkamah Konstitusi (MK) ke Mahkamah Agung (MA). Putusan MK Nomor 97/PUU-XI bertentangan dengan dengan yurisprudensi MK yang telah menjadi faste jurisprudence. Kemudian mengenai pembentukan Peradilan Khusus yang menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah sejak diterapkan system pemilihan langsung ? dan bagaimanakah pembentukan Badan Peradilan Khusus penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 ? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah serta menganalisis dan menjelaskan pembentukan Badan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang teliti. Dengan kata lain peninjauan hukum dari aspek normatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa Pilkada karena kewenangan tersebut telah dialihkan kepada sebuah badan peradilan baru yang akan dibentuk, yaitu Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Di masa transisi saat ini MK masih mengadili dan memeriksa sengketa Pilkada. Penyelenggaraan penyelesaiaan sengketa Pilkada melalui Peradilan Khusus Pilkada belum dapat dilaksanakan karena Badan Peradilan Khusus hingga kini belum terbentuk. Disarankan kepada Pemerintah bersama-sama DPR menyusun undang-undang tentang Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada dan melakukan unifikasi hukum Pilkada yakni hukum materiil dan hukum formil. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada sebelum Pilkada serentak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Langsung. DISPUTES RESOLUTION OF LOCAL LEADERS ELECTION SINCE THE IMPLEMANTATION OF DIRECT ELECTION SYSTEM IN INDONESIA Ahmad Mirza Safwandy* Husni** M.Nur*** ABSTRACT Shifting of local leaders election regime sytem from general election to local government had an impact on local election dispute settlement authority of the Constitutional Court to the Supreme Court is a consequence of the Jurisprudence Number 97 / PUU-X / 2013. In addition to contradicting the jurisprudence of the Constitutional Court, the decision also contradicts the principles of the elections which are the principles of elections. As for formula problem in research this that is how can effect to shifting local election regime ? and how a concept special court establishment adjudicated local dispute ? This research aims to do analysis and explain about shifting local election regime and explaine concept special court establishment adjudicated local dispute. The research method used was normative juridicial. That is do with way researching especially first regulation the relevant legislation with problems research. That is legal approach from normative aspect. From research this found that Jurisprudence of the Constitutional Court (MK) Number 97 / PUU-XI / 2013 implies on the shifting of local leaders election (Pilkada) which are in the General Election regime turned to the local government regime, after the ruling the law mandated the establishment of a Pilkada special court under the authority of the Supreme Court. Although it is no longer the authority of the Constitutional Court to try the Pilkada case, the Court is still adjudicating the Local Election dispute until a special Pilkada trial is formed. Special Election Courts in addition to adjudicating outcome disputes can adjudicate proceedings, related to election administration disputes, Pilkada Criminal disputes including adjudicating about election fraud and corrupt campaign practice. Election dispute settlement with one roof system, so there is no overlapping of decisions as they have been. It was recommended to the future, reinforcement the elections to become an general election regime, it is necessary to amendement the Constitution of the Republic of Indonesia, and codify electoral regulations, so that the ideals to realize the simultaneous elections are implemented. It is recommended that the legislators immediately form a special court for the settlement of election disputes which is integrated with the settlement of general election disputes, in accordance with the spirit of the implementation of the local election and general election conducted simultaneously. Keyword : Disputes Resolution, Local Leaders Election, Direct Election.