KEWENANGAN KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT Muttaqin Asyura Faisal A. Rani Ilyas Ismail ABSTRAK Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat menimbulkan polemik hukum karena substansi materi keputusan tersebut memperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Perbedaan pengaturan antara SK KMA dengan Putusan MK mengenai Organisasi Advokat yang dapat mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat karena 2 hal; Pertama, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai wadah Organisasi Advokat yang sah yang dapat mengajukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi. Kedua, keberadaan SK KMA Penyumpahan Advokat yang sifatnya mengatur itu memperluas makna sebuah keputusan (beschikking) dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan batasan kewenangan Ketua Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan kebijakan, menemukan implikasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memperluas dan/atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan mencari upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menguji Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan putusan pengadilan yang incracht. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum atau ensiklopedia. Termasuk informasi dari para ahli yang dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep terhadap objek permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, UU Administrasi Pemerintahan menentukan batasan kewenangan dari pejabat penyelenggara negara dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung untuk tidak membuat keputusan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang incrcaht. Kedua, Implikasi SK KMA Penyumpahan Advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan pada warga masyarakat yang berkeinginan untuk berkarir sebagai advokat dalam memilih wadah Organisasi Advokat yang sah secara hukum, karena SK KMA ini memperluas Organisasi Advokat yang dapat mengajukan sumpah yang telah diatur sebelumnya dalam UU dan Putusan MK. Ketiga, UU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa suatu keputusan atau diskresi dari pejabat penyelenggara negara yang dilakukan tanpa kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang incracht berakibat tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang incracht, berdasarkan UU tersebut pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Disarankan Ketua Mahkamah Agung diharapkan untuk meninjau kembali diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan pengadilan yang incracht. Hendaknya seluruh stakeholder dalam hal ini warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat, maka mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menguji SK KMA Penyumpahan Advokat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Penyumpahan Advokat THE AUTHORITY OF THE SUPREME COURT IN CHIEF IN ISSUING THE DECISION OF THE SUPREME COURT CHIEF NUMBER 73/KMA/HK.01/IX/2015 ON ADVOCATE’S OATH PROCESS Muttaqin Asyura Faisal A. Rani Ilyas Ismail ABSTRACT The decision of the Supreme Court Chief Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on Advocate Oath Process causes law dispute as the content of the decision extending the Constitutional Court Decision relating to the Organization of Advocate who can propose the advocate’s oath process at the Appeal Court. The difference in arrangement between the Supreme Court Chief’s decision and the Constitutional Court decision led to legal uncertainty in the midst of society for two reasons; Firstly, the absence of clear regulations regarding a legitimate the Organization of Advocate who can propose the advocate’s oath process at the Appeal Court. Secondly, the existence of the decision of the Supreme Court Chief extends the meaning of the decision of government official in the regulations and literature of the state administrative law. This study aims to outline the limits of the authority of the Supreme Court in Chief to issue the rule of policy, to find the implications of the Decision of the Supreme Court in Chief which extends and/or contradicts the Constitutional Court’s decision and to find out legal remedies that can be taken to review the letter issued by the Supreme Court in Chief.. The research method used in this study is normative legal research methods using the secondary data consisting of primary legal source such as regulations and Constitutional Court decisions, secondary legal sources consisting of textbooks, legal journals, scientific articles, and tertiary legal sources consisting of legal dictionaries or encyclopedias. Including information from experts will be analyzed by statutory, and concept approaches towards the research problems. The research shows that firstly, the Government Administration Law determines the authority limits of state officials in this case the Supreme Court in Chief is not eligible to issue the decision without basis of authority letter and contrary to court decisions. Secondly, the implications of the decision of advocate’s oath process has caused law uncertainty and worries in the community who are choosing the profession as advocate, because the decision of the Supreme Court in Chief extands the Advocate’s Organization who can propose the advocate’s oath process at the Appeal Court as it violates the Decision of the Constitutional Court. Thirdly, the Government Administration Law determines that a decision or discretion from a state official that is carried out without authority and contrary to the court’s decision is illegal if it has been reviewed by decision court. The Court that authorized to review these decisions or discretions is State’s Administrative Court based on regulations and good governance principles. It is recommended that the Supreme Court in Chief is expected to review the issuance of the Decision of the Supreme Court in Chief Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on the Advocate’s Oath Process in order to make it in line with the Constitutional Court Decision as the Court Decision that is enforceable or incracht. In addition, stakeholders in this case the community who are objecting with the letter of the Supreme Court in Chief Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on Advocate’s Oath Process, the mechanism that can be done is to review this letter of Advocate’s Oath Process with the good governance principles at the State’s Administrative Court. Key words: Decision, Supreme Court in Chief, Advocate’s Oath Process