ABSTRAK Hidayat. 2019. Upaya Dinas Perhubungan dalam Mengembalikan Fungsi Hak Pejalan Kaki di Kota Banda Aceh. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Sanusi, S. Pd., M. Si (2) Hasbi Ali, S. Pd., M. Si Kata Kunci : Upaya Dishub dan Pengembalian Hak Pejalan Kaki Penelitian ini berjudul “Upaya Dinas Perhubungan dalam Mengembalikan Fungsi Hak pejalan Kaki di Kota Banda Aceh”. Sarana hak pejalan kaki merupakan fasilitas penunjang yang telah disediakan oleh pemerintah guna memudahkan transportasi bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki, namun fasilitas tersebut belum berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan model penanganan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap hak pejalan kaki (2) Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mengembalikan fungsi hak pejalan kaki di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banda Aceh. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Subjek penelitain berjumlah 8 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan: (1) Model yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam upaya menanganinya yaitu dengan melakukan model komunikasi, model pengawasan preventif dan model institusional kebijakan publik. Model komunikasi yaitu berupa sosialisasi ke sekolah sekolah dan melakukan pendekatan dengan lingkungan masyarakat. Model pengawasan preventif berupa penjagaan disetiap titik sudut Kota Banda Aceh. model institutional kebijakan publik berupa teguran dan pemberian sanksi berupa tilangan (bukti pelanggaran) dan pengembokan bagi yang melakukan pelanggaran. (2) Faktor pendukung yaitu adanya instansi stakeholder yang terkait dalam pengawasan, dan media patner yang memudahkan dalam melakukan sosialisasi. Faktor penghambat ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, dan terbatasnya fasilitas dari Dishub. Simpulan yang didapatkan (1) model penanganan yang dilakukan yaitu model komunikasi, pengawasan preventif dan institutional kebiajkan publik sebagai bentuk pengawasan yang terus dilakukan secara intensif dan kontinue, (2) adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu selain kurangnya fasilitas dari Dinas Perhubungan juga masih kurangnya keasadaran masyarakat, sedangkat faktor pendukung adanya dukungan dari pemerintah dan media patner. Disarankan kepada Dishub Kota Banda Aceh agar lebih meningkatkan lagi dalam memberi himbauan kepada pengguna jalan, kepada mitra pemerintah juga lebih kooperatif untuk memberi dukungan kepada Dishub dalam melaksanakan tugasnya, dan juga kepada masyarakat agar membantu pemerintah dengan cara menaati hukum guna tercapainya kota yang tertib dan nyaman.