RINGKASAN Praktek kerja lapangan dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Disubbag Keuangan dan pengelolaan aset. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pembangunan prasarana infrastruktur baik perkotaan maupun pedesaan. jembatan. Pelaksanaan tersebut salah satunya yang dikenakan PPh Pasal 22 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh ditetapkan sebagai Pemotong PPh Pasal 22 atas pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Subjek PPh pasal 22 adalah rekanan atau Wajib Pajak yang menjual barang kepada pemerintah dimana uang pemerintah tersebut berasal dari APBN/APBD atau non APBN/APBD yang wajib dipotong, dan dilapor oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh telah melakukan pemotongan PPh pasal 22 atas Pengadaaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Kep. Menkue No.254/KMK.03/2001, sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menkeu No.392/KMK/03/2001, serta berdasarkan Kep. Dirjen Pajak No.417/PJ/2001.