ABSTRAK FATHURRAHMAN ALTHAF, 2019 KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 62), pp., bibl., app. (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam kasus tindak pidana perpajakan sering ditemukan silang pendapat dalam penerapan ketentuan hukum antara penuntut umum dengan penasihat hukum. Penuntut Umum dalam tuntutannya menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, penasihat hukum berpendapat untuk mengadili persoalan tindak pidana perpajakan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan ketentuan pidana terkait perpajakan bisa dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta bagaimana tindak pidana perpajakan dapat ditarik jadi suatu tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang apabila dilihat termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research). Dengan sumber data bahan hukum primer, yaitu peraturan perudang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian ini, serta menggunakan bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat terdapat 34 pasal perumusan tindak pidana perpajakan yang tersebar dalam 8 peraturan perundang-undangan dan dan 6 Pasal yang mengatur tindak pidana korupsi yang bisa dikaitkan dalam tindak pidana perpajakan. Serta, perumusan ketentuan hukum yang menjadikan tindak pidana perpajakan bertumpang tindih dengan tindak pidana korupsi adalah berdasarkan terpenuhinya unsur kerugian negara yang menjadi salah satu unsur utama dalam penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi. Disarankan, perlu adanya perbaikan mengenai ancaman pidana penjara dan denda yang dirumuskan secara kumulatif, serta pertanggungjawaban tindak pidana yang lebih baik khususnya di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif.