ABSTRAK Asshifa Ummami Kamaruzzaman, 2019 Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Menyebabkan Sengketa Tanah (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57) pp., bibl., app. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”, namun dalam pelaksanaannya, tanggung jawab yang diberikan oleh Notaris tidak sepenuhnya menguntungkan pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya sengketa tanah akibat dikeluarkannya akta otentik, akibat hukum yang timbul terhadap akta otentik tersebut yang tidak berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris secara perdata terhadap akta yang menimbulkan sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dan pendekatan kasus yang terjadi dilapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan serta mengacu kepada data kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca buku- buku teks, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa tanah akibat dikeluarkannya akta otentik tersebut meliputi tanah yang dikeluarkan akta otentik adalah milik orang lain, tidak adanya suatu pembacaan akta dihadapan penghadap dan saksi oleh Notaris, akta tidak ditandatangani langsung dihadapan Notaris, dan penandatanganan tidak dihadiri oleh saksi. Akibat hukum yang timbul terhadap akta otentik yang tidak berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah timbulnya sengketa antar para pihak yang melibatkan Notaris, akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dan dapat dibatalkan oleh hakim. Bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris secara perdata terhadap akta otentik yang menimbulkan sengketa tanah adalah menghapuskan minute akta tersebut dari daftar arsip Notaris, kekuatan pembuktian hanya sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan juga pemberian penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada pihak yang merasa dirugikan. Disarankan agar tanggung jawab Notaris yang melanggar ketentuan kewajiban di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diperluas dan dipertegas dengan menentukan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l revisi Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam akta otentik yang dibuatnya dikemudian hari.