ALFALIKI, (2019) TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH GAYO LUES TAHUN 2017 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv,64), pp, tabl, bibl Dr, Dahlan, S.H., M.Hum. ABSTRAK Pasal 178 (B) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000.00(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 108.000.000.00 (seratus delapan juta rupiah)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali, penyelesaian tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali, serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali di Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, teori-teori, dan tulisan ilmiah sebagai data sekunder dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali di Gayo Lues adalah politik uang, rendahnya pengetahuan hukum, dan masih terdaftarnya pemilih dibeberapa DPT. Penyelesaian tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali dilakukan sesuai dengan Undang-Undang N0 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menempatkan Panwaslu sebagai gardu terdepan untuk menerima laporan tentang adanya pelanggaran, kemudian kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan pengadilan mengadili kasus dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, dengan demikian penyelesaian tindak pidana pemilihan menurut peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana. Upaya pencegahan adalah sosialisasi dan perbaikan data pemilih oleh KIP kabupaten Gayo Lues. Disarankan kepada penyelenggara pemilu di kabupaten Gayo Lues untuk memperbaiki DPT dari kegandaan, disarankan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal dan disarankan kepada penyelenggara pemilu di Gayo Lues lebih bersosialisasi menyeluruh kepada masyarakat