ABSTRAK Ravi Rifqi, 2019 Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada pasal 5 menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Walaupun kekerasan di dalam rumah tangga sudah jelas dilarang untuk dilakukan, namun tetap saja kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan salah satu penyebab adalah penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peran P2TP2A dalam kasus KdRT di wilayah Kota Banda Aceh, penanggulangan kasus KdRT yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika di Kota Banda Aceh, dan hambatan-hambatan dalam penanggulangan KdRT oleh Dinas P2TP2A Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, data hasil penelitian diperoleh dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan untuk melengkapi hasil penelitian, dilakukan kajian kepustakaan yaitu menelaah buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian dapat dijelaskan penanggulangan yang dilakukan oleh P2TP2A Banda Aceh dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi, pemberian edukasi melalui media, penyedian rumah aman bagi korban, rehabilitasi, memberikan pendampigan hukum kepada para korban KdRT. Penyelesaian kasus KdRT yang ditangani oleh P2TP2A Banda Aceh dilakukan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Hambatan yang dihadapi oleh P2TP2A Banda Aceh dalam menangani kasus KdRT pada umumya terjadi pada saat mediasi karena pihak suami tidak ingin ikut dalam mediasi yang dibuat, ikut campur keluarga yang berlebihan pada saat penyelesaian perkara KdRT, dan jumlah tenaga psikolog yang terbatas untuk menagani masalah kejiwaan korban KdRT. Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk membuat sebuah anggaran khusus untuk P2TP2A Banda Aceh, terkait dengan penambahan tenaga psikolog yang ada pada P2TP2A Banda Aceh, mengigat terbatasnya jumlah tenaga psikolog yang ada untuk menagani kejiwaan para korban KdRT.