Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE J.o. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Namun pada kenyataannya kasus tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media sosial masih terjadi di Kabupaten Simeulue. Skripsi ini bertujuan untuk Menjelaskan faktor-faktor penyebab, hambatan-hambatan dalam penanganannya, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengancaman dan pemerasan melalui media sosial. Data diperoleh melalui penelitian hukum empiris. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya pengancaman dan pemerasan melalui media sosial yaitu faktor ekonomi, faktor tekanan, faktor lingkungan, faktor kesempatan. Faktor penghambat dalam penanganannya yaitu saksi tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, keterbatasan biaya dalam menghadirkan Ahli, dan jarak tempuh yg jauh dari daerah pulau Simeulue. Mengenai pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana ini ialah majelis hakim 3 tahun penjara, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dikarenakan keputusan yang diberikan oleh majelis hakim dirasa sudah cukup patut dan adil untuk terdakwa maupun masyarakat seutuhnya sesuai dengan an Pasal 27 ayat 4 UU RI No.11 tahun 2008 tentang (ITE) Jo. pasal 45 ayat 4 UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang (ITE). Disarankan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk meningkatkan sistem koordinasi dengan penegak hukum yang berda diluar Kabupaten Simeulue guna untuk mempermudah proses pradilan yang cepat, dan tepat.