Meningkatnya pertumbuhan Kota Banda Aceh serta meningkatnya tuntutan kebutuhan dalam berbagai aspek, mengakibatkan kebutuhan ruang kota semakin besar. Perkembangan Kota Banda Aceh yang sangat pesat memberi dampak pada kawasan perbatasan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar. Kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Aceh Besar dapat menjadi alternatif untuk menangani masalah keterbatasan lahan Kota Banda Aceh selain kebijakan pemekaran daerah. Studi ini mengkaji pemecahan masalah tersebut dari perspektif kerjasama Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah mengindentifikasi kondisi Kabupaten Aceh Besar yang meliputi Kecamatan Darul Imarah, Ingin Jaya dan Krueng Barona Jaya sebagai wilayah perbatasan dalam kurun waktu 10 tahun dan mencari bentuk kerjasama antar daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis sinergisme keruangan. Pengolahan data menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Hasil penelitian diketahui perubahan lahan tertinggi yang terjadi di Kecamatan Darul Imarah terdapat pada Gampong Lampeunerut Gampong. Pada Kecamatan Ingin Jaya pertumbuhan dan perubahan lahan terjadi pada Gampong Reuloh yang direncanakan akan terdapat lintas jalan dari Ulee Kareng Kota Banda Aceh, untuk Kecamatan Krueng Barona Jaya pertumbuhan pesat terjadi pada Gampong Meunasah Manyang. Sesuai dengan perhitungan SWOT, strategi kerjasama disusun dengan strategi ST (Strenght-Threats). Dan dari analisis AHP dapat disimpulkan hambatan utama dalam pembentukan kerjasama adalah kekuasaan daerah, dengan bentuk kerjasama yang dipilih untuk mengakomodir proses kerjasama tata guna adalah BKS (Badan Kerjasama) Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar. BKS Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar adalah organisasi dalam bentuk lembaga yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.