ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, Pada Pasal 6 huruf (g) disebutkan mengenai tugas Ombudsman yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya. Ombudsman Aceh memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi khususnya terkait kepegawaian, hal ini diperlukan karena laporan dugaan maladministrasi kepegawaian terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 laporan maladministrasi kepegawaian mencapai 55 kasus, Dinas Pendidikan Aceh merupakan Instansi terlapor yang mendapat laporan berulang sebanyak 2 (dua) kali terkait dugaan maladministrasi kepegawaian tahun 2017 dengan bentuk penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab dugaan terjadinya maladministrasi kepegawaian pada Dinas Pendidikan Aceh dan mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan Ombudsman pada Dinas Pendidikan Aceh dalam mengoptimalkan perannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer diperoleh dari wawancara informan dan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, skripsi, tesis, perundang-undangan, dan bahan lainnya untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab dugaan maladministrasi kepegawaian pada Dinas Pendidikan Aceh terkait penundaan berlarut dikarenakan adanya faktor eksternal berupa terjadi mutasi eselon atau perubahan pada struktur organisasi Dinas Pendidikan Aceh yang mengakibatkan proses laporan belum terselesaikan dan dugaan penyimpangan prosedur disebabkan karena adanya faktor internal berupa kurang sejuknya iklim atau hubungan antara guru dan Kepala Sekolah. Secara umum Ombudsman melakukan upaya pencegahan maladministrasi kepegawaian melalui kegiatan sosialisasi berupa seminar pada diklat prajabatan. Secara khusus Ombudsman belum melakukan upaya pencegahan mengenai kepegawaian pada Dinas Pendidikan Aceh, sejauh ini Ombudsman melakukan kegiatan berupa sosialisasi seperti audiensi maupun silaturahmi, koordinasi, kerjasama dan tindakan pengawasan atau monitoring terkait pelayanan publik. Disarankan Ombudsman Aceh untuk melakukan upaya pencegahan secara khusus mengenai maladministrasi kepegawaian tidak hanya pada Dinas Pendidikan Aceh namun juga di Instansi lainnya. Kata Kunci : Ombudsman, Upaya Pencegahan, Maladministrasi Kepegawaian ABSTRACT Based on Government Regulation No. 21 of 2011 Concerning the Establishment, Structure and Work Procedure of the Ombudsman Regional Representative, padaa Article 6 (g) mentioned on the tasks that the Ombudsman take steps to prevent maladministration in the implementation of public services in their working area. Ombudsman Aceh has a role in prevention efforts maladministration particularly related to staffing, this is necessary because of alleged maladministration staffing continues to increase. In the 2017 report of 55 cases of maladministration personnel, Aceh Education Agency is an agency reported receiving repeated reports of 2 (two) times of alleged maladministration employment in 2017 with protracted delays and irregularities form procedure. The aim of this study was to determine the cause of the alleged maladministration in Aceh Education Office personnel and know prevention efforts conducted at the Department of Education Ombudsman Aceh in optimizing its role. This study uses a descriptive qualitative approach, primary data obtained from informant interviews and secondary data obtained from documents, books, journals, theses, legislation, and other materials to provide information in this study. The results showed that the cause of alleged staff maladministration at the Aceh Education Office was related to protracted delays due to external factors in the form of echelon mutations or changes in the organizational structure of the Aceh Education Office which resulted in unresolved reporting processes and suspected procedural irregularities caused by internal factor less cool climate or the relationship between the teacher and the principal. In general Ombudsman of maladministration staffing prevention efforts through dissemination activities include seminars on Pre-service training. In particular, the Ombudsman has not made efforts to prevent the personnel in Aceh Education Agency, so far the Ombudsman conduct socialization activities such as hearings and gathering, coordination, cooperation and supervision or monitoring measures related to public services. It is recommended that Ombudsman Aceh make special prevention efforts regarding staff maladministration not only in the Aceh Education Agency but also in other agencies. Keywords: Ombudsman, Prevention, Officer Maladministration