KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK Sarizal Darmawan Mahfud ABSTRAK Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dikenal istilah yang namanya perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing (harta bersama). Namun, Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, telah memberikan implikasi terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja meskipun telah berlangsungnya perkawinan. Tidak ada batasan waktu lagi mengenai pembuatan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, Putusan MK tersebut dapat mempengaruhi status yang sebelumnya sebagai harta bersama beralih menjadi harta masing-masing suami istri. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan menjelaskan kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan mengetahui serta mengkaji akibat hukum terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama yang dibuat setelah dilaksanakan perkawinan pasca putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak dibuatnya perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut mengikat baik bagi harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan maupun terhadap harta bersama yang akan diperoleh dikemudian hari. Akibat hukum nya, perjanjian perkawinan pemisahan harta besama dapat dibuat dalam masa perkawinan, pemberlakuannya dapat berlaku surut terhadap harta yang telah menjadi harta bersama, tidak boleh merugikan pihak ketiga yang berkepentingan. Perjanjian Perkawinan terhadap pemisahan harta bersama berdampak pada terjadi perubahan status harta bersama menjadi harta pribadi masing-masing suami istri dan Lembaga Pencatatan Perkawinan Terhadap berkewajiban Pengesahan Perjanjian Perkawinan walaupun dibuat dalam masa perkawinan. Disarankan Perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme komplain oleh pihak ketiga yang berkepentingan terhadap harta bersama yang telah beralih menjadi harta pribadi masing-masing suami istri sehingga tidak merugikan pihak ketiga. Adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang telah dipisahkan menjadi harta pribadi masing-masing suami istri agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan pihak lainnya. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pemisahan Harta Bersama, Putusan Mahkamah Konstitusi THE POSITION OF THE MARRIAGE AGREEMENT TOWARDS SEPARATION OF JOINT ASSETS AFTER CONDUCTING MARRIAGE POST- CONSTITUTIONAL COURT DECISION Sarizal Darmawan Mahfud ABSTRACT The provisions of Article 29 of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Article 45 the Compilation of Islamic Law is known as the term “marriage agreement”. Marriage Agreement is a written agreement between two parties on mutual agreement made at or before the marriage is held and authorized by the marriage registrar employee (pegawai pencatat perkawinan). The agreement entered into force since the marriage took place. One of the form of marriage agreement is an agreement related the position of property in marriage regarding the separation of their respective assets (joint assets). However, Post-Decision of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 related to extensification of the time to make a marriage agreement, it has bring the implications for those who at the beginning of the marriage did not have a Marriage Agreement. Marriage Agreement can be made at any time despite the ongoing marriage. There is no limitation of time on making marriage agreements. Therefore, the Decision of Constitutional Court could affect the status of the previous joint assets to become the assets of each husband and wife. This research and study aims to describe the position of marriage agreement towards the separation of joint assets post-Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 and to know as well as to analyze the legal consequences of the separation of joint assets after conducting marriage post-Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The research method used is a normative research method. The data that used in this research is secondary data which is obtained from primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material then analyzed qualitatively. The result of this research shows that the position of marriage agreement towards the separation of joint assets which is made after conducting marriage post-Constitutional Court Decision has binding legal force since the marriage took place or since the marriage agreement was made during the marriage. The Marriage Agreement binds both the joint assets that have been obtained during the marriage and the joint assets that will be obtained in the future. As the legal consequence, the Marriage Agreement on the separation of Joint assets can be made during the marriage period, the enforcement can be retroactive to assets that have become as Joint assets, it should not harm the third party concerned. The Marriage Agreement towards the separation of joint assets has an impact in the change of the joint assets status to the personal assets of each husband and wife and the Marriage Registration Agency of the parties should validate the Marriage Agreement even though it is made during the marriage period. As the suggestion, It is necessary to have provisions governing the mechanism of complaints by third parties who have an interest in joint assets that have been turned into personal property of each husband and wife so that it does not harm the third parties. There should be the guarantee and legal protection on the joint assets that have been separated into the personal assets of each husband and wife in order to avoid problems in the future with other parties. Keywords: Marriage Agreement, The Separation of Joint Assets, Constitutional Court Decision