//
PENGUKURAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA |
|
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
Pengarang | MUHAMMAD RIZKI ALWAHIDI - Personal Name |
---|---|
Subject | LOCAL FINANCE GOVERNMENT - ACCOUNTING HUMAN RESOURCES MANAGEMENT |
Bahasa | Indonesia |
Fakultas | FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
Tahun Terbit | 2018 |
Abstrak/Catatan ABSTRACT The purpose of this study was to measure the level of regional financial transparency and see the correlations between the wealth of the local government and BPK's opinion on the level of regional financial transparency in districts / cities in Indonesia. The sample taken in this study is probability sampling with Slovin method. The number of samples used in this study is 224 districts / cities. The data obtained were analyzed using Pearson correlation method. The results of this study indicate that the average level of regional financial transparency in districts / cities in Indonesia is 18.85%. The highest value is 71% obtained by Natuna Regency and the lowest value is 2.09 obtained by 48 regencies / cities in Indonesia. The results of this study also show that the level of local government wealth and BPK's Opinion have a very low relationship to the level of regional financial transparency. Keywords: Regional Financial Transparency, BPK’s Opinion, The Level Of Local Government Wealth ix ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat transparansi keuangan daerah dan melihat korelasi antara kekayaan pemerintah daerah dan opini BPK pada tingkat transparansi keuangan daerah di kabupaten / kota di Indonesia. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode Slovin. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 224 kabupaten / kota. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode korelasi Pearson Correlations. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi keuangan daerah di kabupaten / kota di Indonesia adalah 18,85%. Nilai tertinggi adalah 71% diperoleh oleh Kabupaten Natuna dan nilai terendah adalah 2,09 yang diperoleh oleh 48 kabupaten / kota di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah dan Opini BPK memiliki hubungan yang sangat rendah dengan tingkat transparansi keuangan daerah. Kata Kunci: Transparansi Keuangan Daerah, Opini BPK, Kekayaan Pemda | |
Tempat Terbit | Banda Aceh |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP MANAJEMEN ASET (STUDI PADA SKPA PEMERINTAH ACEH) (SUKMA NURHIKMAH, 2016) |
|
Kembali ke sebelumnya |