ABSTRAK Forum Bersama (FORBES) merupakan institusi resmi yang menjadi salah satu wadah bagi angota DPR RI dan DPD RI asal Aceh dalam membahas masalah aturan-aturan yang berhubungan dengan kekhususan Aceh. Sehingga secara otomatis anggota DPR RI maupun DPD RI asal Aceh yang menjabat jabatan fungsionaris tersebut akan merangkap sebagai pengurus Forbes, pada masa kepengurusan tahun 2014-2017 Eksistensi forum ini tidak terdenggar dikalangan masyarakat Aceh. Pada perjalanannya Forbes banyak di kritik akibat adanya perombakan UUPA oleh pusat didalam pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), (4) dalam UUPA No. 11 Tahun 2006 tentang penyelengara pemilu di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Foribes Aceh dalam mengawal UUPA di pemerintahan pusat dan menganalisis strategi Forbes Aceh dalam memperjuangkan kekhususan Aceh di level Nasional. Adapun dalam penelitian ini mengunakan 3 teori yaitu kelembagaan, representatif, dan komunikasi politik sebagai alat analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Semua data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Forbes periode ini dalam mengawal UUPA belum efektif contohnya tidak adanya pembagian program yang jelas dari ketua sehingga mengakibatkan anggota Forbes melaksanakan program kerja masing-masing yang berdampak bagi kekhususan Aceh itu sendiri. Selainnya itu kurangnya kinerja ketua Forbes dalam menjalin komunikasi antar angotanya dan juga menjalin komunikasi dengan pemerintah indonesia baik itu eksekutif dan legislatif. Untuk kepengurusan Forbes periode 2014-2017 secara kelembagaan tidak ada strategi yang di jalankan untuk mempertahan kekhususan Aceh di tingkat nasional. Sehingga untuk kepengurusan periode selanjutnya perlu meningkatkan kordinasi pengurus dengan anggota supaya bisa bersatu dan bergerak secara kelembagaan Forbes dalam mengawal dan memperjuangkan kekhususan Aceh. Kedua menjalin komunikasi yang sangat instend dengan pemerintah indonesia baik itu legislatif dan eksekutif guna menjaga kekhususan Aceh memiliki legitimasi yang kuat. Kata Kunci : Kekhususan Aceh, Forbes DPR RI dan DPD RI Asal Aceh ABSTRACT The Joint Forum (FORBES) is an official institution which is a forum for members of the Indonesian House of Representatives and the Republic of Indonesia Regional Representative Council from Aceh to discuss issues related to the specificity of Aceh. So that automatically the members of the Republic of Indonesia Parliament and the DPD from Aceh who are serving as functionaries will concurrently serve as Forbes management, during the management period of 2014-2017 The existence of this forum is not surprising among the Acehnese people. On his journey, Forbes was criticized as a result of the amendment of the UUPA by the central government in articles 57 and 60 paragraph (1), (2), (4) in the UUPA No. 11 of 2006 concerning election organizers in Aceh. The purpose of this study was to analyze the role of Foribes Aceh in overseeing the UUPA in the central government and analyze the Forbes Aceh strategy in fighting for the specificity of Aceh at the National level. The research uses 3 theories, namely institutional, representative, and political communication as analysis tools to answer research problems. This study uses qualitative methods that are descriptive. All required data is obtained through field research and literature. Field research is conducted by interviewing pre-determined informants, while library research is done by reading books, journals, legislation and other materials related to this research. The results of this study that Forbes's role in this period in overseeing the UUPA has not been effective, for example, there is no clear division of programs from the chairman, resulting in Forbes members implementing their respective work programs which have an impact on the specificity of Aceh itself. In addition, the lack of performance of the chairman of Forbes in establishing communication between its members and also establishing communication with the Indonesian government, both the executive and the legislature. For the management of Forbes in the 2014-2017 period, there was no institutional strategy to maintain the specificity of Aceh at the national level. So that for the management of the next period it is necessary to improve the coordination of administrators with members so that they can unite and move institutionally in Forbes in guarding and fighting for the specificity of Aceh. The second is to establish communication that is very much in line with the Indonesian government, both the legislature and the executive to maintain the specificity of Aceh having strong legitimacy. Keywords: Specificity of Aceh, Forbes DPR RI and RI DPD from Aceh