ABSTRAK BERRY SUTRISYAN, PERAN MEDIASI KOMISI PEMILIHAN UMUM 2013 DAERAH (KPUD) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BINJAI TAHUN 2010 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (vii,74), pp.,tabl,.bibl.,app (Prof. Abidin Hasyim, M.sc dan Drs. Zainal Abidin, M.Si) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah instansi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. Namun KPUD banyak memiliki tantangan dan hambatan dalam melaksanakan kinerjanya sebagai penyelenggara pemilihan umum KEPALA daerah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran mediasi yang dilakukan oleh KPUD Binjai pada pilkada Walikota dan Wakil Walikota kota Binjai Tahun 2010, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemilu oleh KPUD Binjai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Binjai , untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat kinerja KPUD pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Binjai Tahun 2010. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan peran mediasi KPUD Binjai pada pilkada Walikota dan Wakil Walikota kota Binjai yaitu KPU tidak melakukan proses mediasi terhadap pasangan nomor urut 5 terkait sengketa rekapitulasi perhitungan suara pada pilkada tahun 2010, Persepsi masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemilu oleh KPUD Binjai pada pilkada Tahun 2010, responden menilai KPU kurang berhasil dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2010, Faktor-faktor yang menghambat kinerja KPUD pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Binjai Tahun 2010 yaitu masih banyaknya daftar pemilih tidak akurat, pemasalahan pada masa kampanye, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memilih, data pemilih tetap tidak akurat. KPUD Binjai harus dapat memaksimalkan perannya, meminimalisirkan pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi harus memiliki solusi dan jalan keluar terhadap setiap faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pilkada.