ABSTRAK Muhammad Firdaus 2018 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) PORNO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65), pp., bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H.) Ketentuan larangan peredaran VCD porno diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan VCD porno ditegaskan dalam Pasal 29 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Akan tetapi pada kenyataannya, terdapat penjual DVD/VCD di Aceh yang melakukan kegiatan jual beli film maupun video porno. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan VCD Porno di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Untuk menjelaskan apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan VCD Porno di Aceh. Untuk menjelaskan apa saja upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan VCD Porno di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan wawancara tehadap responden dan informan guna memperoleh data primer sesuai kebutuahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan VCD Porno di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh adalah faktor aparat penegak hukum, perekonomian yang sulit para pedagang, pengetahuan pedagang, faktor permintaan konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menegakkan hukum pornografi adalah karena transaksinya hanya kepada pelanggan yang di kenal saja, VCD dikemas dalam bungkus film umum, kurangnya koordinasi. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian yaitu dengan memberikan pemahaman dampak yang buruk tindak pidana peredaran VCD porno tersebut, meningkatkan pengetahuan mengenai pembungkusan atau pengcoveran keping VCD tersebut, dan dengan meningkatkan koordinasi tim penyidik kepolisian juga melakukan koordinasi dengan para penjual VCD. Pemerintah diharapkan dapat menyiapkan aparat penegak hukum yang sigap dan handal dan berkompeten dalam penerapan dan penegakan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam rangka menanggulangi tindak pidana memperjualbelikan VCD.