PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH Elsa Yumilda  Darmawan  M.Adli ABSTRAK Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah maka menjadikan anak tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak di luar pernikahan yang sah, mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar pernikahan sah. Dan selanjutnya untu mengetahui dan menganalisis hak anak yang lahir di luar pernikahan yang sah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Setelah judicial review, tidak diperlukan tindakan pengakuan untuk terjadinya hubungan perdata dengan ayahnya karena dengan adanya putusan MK tersebut maka diakuinya anak luar perkawinan sebagai anak sah. Jika melalui putusan pengadilan si anak dan ibunya dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologisnya. Kemudian, perlindungan anak diluar pernikahan yang sah maupun anak yang lahir tanpa nikah dapat direalisasikan di Pengadilan Agama. Perlindungan anak diluar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat dapat dilakukan melalui itsbat nikah dan penerapan Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Anak di luar nikah yang lahir tanpa perkawinan yang sah tidak dapat diberikan perlindungan melalui itsbat nikah, karena tidak memiliki dasar hukum untuk dimohonkan itsbat nikah, namun perlindungan yang dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Agama terhadap anak tersebut hanya dapat diberikan melalui Pasal 43 ayat 1 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Dan hak yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah yaitu hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan hak perwalian tidak dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah. Disarankan kepada lembaga negara yang berwenang untuk dapat melakukan sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, disarakan kepada pemerintah untuk memfasiiltasi masyarakat yang melakukan pernikahan yang tidak sah untuk dapat melakukan suatu pengakuan anak yang lahir di luar pernikaha yang sah tersebut. Dan Disarankan kepada lembaga eksekutif dan legeslatif untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar lebih melindungan hak-hak anak jangan sampai anak tersebut menjadi korban. Kata Kunci : Perlindungan Hukum dan`Anak di Luar Pernikahan THE LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK Elsa Yumitda Darmawan M. Adli“ Abstrack 'The children who were born outside legitimate marriage or children born out of wedlock made the child illegitimate as stipulated in Article 43 paragraph (I) of the marriage law which staled that” a child born outside of marriage only has a civil relationship with his mother and family”. This provision provides differences in legal treatment for children born out of wedlock and children born from legitimate marriages. This contrary to Article 28B paragraph (2) of Law 1945, that: “Every child has the right to survival, growth, and development and is entitled to protection from violence and discrimination This study aims to find out and analyze the position of children bom out of wedlock to know and analyze the legal protection of children born out of wedlock and furthermore to find out and analyze the rights of children born out of wedlock. The method used in this study is normative legal research methods. The approach used is the approach of legislation (statute approach) and conceptual approach. The results of the study explain that after a judicial review, there was no need to recognize the occurence of a civil relationship with the biological father due to the decision of the constitutional cort, thus the extramarital child will be acknowledged as an as a legitimate child. If through a court decision the child and the mother can prove that a man is a biological father, then the protection of children born out of wedlock or children born without marriage can be realized in The Religious Courts. The Protection of children bom out of wedlock whose parents marriages are not recorded can be carried out through its marriage confirmation and application of Article 43 paragraph 1 of Act No. I of 1974 after the judicial review of Constitutional Court. The children born out of wedlock who are born without a legal marriage cannot he given provided by a Religious Court judge against the child can only be given through Article 43 paragraph I after a judicial review of the Constitutional Court. The rights that can be given to children out of the wedlock without a legal marriage are only on civil rights regarding the right to life, education, health and the right to obtain public Studentservices so that civil rights related to inheritance and guardianship rights cannot be given to children out of wedlock without a legal marriage. It is recommended to state institutions that are authorized to be able to disseminate information to the puclic so that the public knows about the position of children born outside legal marriage after the birth the Constitutional Court Decision. Then, it is advisable for the government to facilitate the community who do unlawful marriages to be able make an acknowledgement of children born out of wedlock. It is advisable for executive and legislative institutions to amend the law number. I year of 1974 concerning marriage in order to protect children 's rights so that the child does not become a victim and aggrieved. Keywords: legal protection and children outside of marriage Head of Supervisory Committee Member of Supervisory Committee