ABSTRAK MUHAMMAD IRSAN 2018 TANGGUNG JAWAB KOMBATAN ATAS PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH (WHITE PHOSPHORUS BOMB) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Tinjauan Kasus Israel-Palestina) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii.86), pp., bibl. (DR. MAHFUD, S.H., M.H.) Penggunaan alat persenjataan dalam konflik bersenjata seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terhadap alat persenjataan yang terlarang. Penggunaan senjata terlarang dewasa ini digunakan oleh Israel dalam konflik Israel dan Palestina atau yang dikenal dengan Operasi Cast Lead. Israel terbukti menggunakan bom fosfor putih yang digunakan untuk menyerang warga sipil serta bangunan yang dilindungi oleh hukum internasional. Hal ini merupakan sebuah tindak pidana yang menyebabkan lahirnya konsep tanggung jawab individu dan komando. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam bidang hukum humaniter dan untuk mengetahui mengenai penggunaan alat persenjataan yang dilarang oleh hukum internasional, serta dampak bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum internasional, khususnya rezim hukum humaniter. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif dalam bentuk Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional, buku dan jurnal yang terkait dengan penggunaan alat persenjataan, tanggung jawab pidana dan komando, serta mengenai hukum humaniter. Hasil dari penulisan ini bahwa Isreal telah melanggar Konvensi Den Haag, Jenewa, Geneva Protocol, Senjata Biologis, Senjata Kimia, Senjata Konvensional 1980, serta Protokol Tambahan I 1977 selama Operasi Cast Lead yang mana bahwa penggunaan alat persenjataan yang memiliki komposisi dan dampak seperti bom fosfor putih adalah dilarang menurut ketentuan konvensi-konvensi tersebut. Oleh karena itu menurut rezim hukum humaniter perbuatan Israel dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi keempat unsur tindak pidana. Tindakan tersebut menimbulkan lahirnya konsep tanggung jawab pidana dan komando, dalam hal ini Yoav Galant selaku panglima tertinggi Isreal pada saat Operasi Cast Lead berlangsung seharusnya dapat dimintai pertangggung jawaban. Sidang Majelis Umum PBB seharusnya memberikan mandat kepada ICC untuk menghukum Yoav Galant yang telah terbukti melanggar berbagai ketentuan hukum internasional agar penegakkan hukum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan salah satu tujuan PBB yaitu menjaga perdamaian dunia.