PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna) Ibrahim * Dahlan ** M. Gaussyah *** ABSTRAK Pengejawantahan kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum adalah penyediaan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat. Untuk penyediaan prasarana dan fasilitas umum tersebut maka pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dalam salah satu kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Aceh, telah terjadi tindak pidana penyuapan dalam tahap penerbitan Surat Perintah Pembayaran. Kasus tersebut sudah diputus dalam Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna, akan tetapi terjadi penyimpangan prosedur dimana penerima suap dipidana berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor, sedangkan pemberi suapnya tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tujuan penulisan tesis ini untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap dalam kasus yang telah diputus dalam Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna, dan menjelaskan sebab-sebab pemberi suap dalam kasus tersebut tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima suap dalam kasus tersebut dipidana dengan Pasal 11 UU Tipikor, sedangkan pemberi suap tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana tetapi diposisikan sebagai korban tindak pidana tersebut. Hal ini terjadi karena menurut Penyidik pelaporan akan adanya tindak pidana penyuapan adalah hal yang patut diapresiasi. Jika orang yang menghambat proses penegakan hukum perkara korupsi mendapatkan hukuman, maka orang yang menolong proses penegakan hukum perkara korupsi layak mendapatkan penghargaan. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kepastian hukum, tetapi di dalamnya masih ada nilai keadilan dan kemanfaatan. Disarankan kepada Komisi III DPR RI agar merevisi UU Tipikor dengan menambahkan aturan tentang pemaafan bagi pemberi suap yang melapor, dan disarankan kepada para akademisi ilmu hukum pidana untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tindak pidana penyuapan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penyuapan CRIMINAL LIABILITY OF BRIBE GIVER AND BRIBE RECIPIENT IN GOVERMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES (Study of Verdict Number 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna) Ibrahim* Dahlan ** M. Gaussyah *** ABSTRACT The embodiment of government's obligation to promote public welfare is provision of infrastructure and public facilities to support community activities. For the provision of infrastructure and public facilities, the government must carry out goods and services procurement. In one of the goods and services procurement activities in Aceh, there has been a bribery crime in the stage of issuing a Payment Order Letter. The case has been decided in Verdict Number 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna, but there is a procedural deviation whereby the bribe recipient in the case was punished under Article 11 of the Corruption Act, while the bribe giver was not charged for criminal liability. The research purposes is to explain the criminal liability of the bribe giver and the recipient in a case that has been decided in Verdict Number 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna, and explain why the bribe giver in the case was not charged for criminal liability. The research type is normative legal research using statute approach and case approach. The research results showed that the bribe recipient in the case was punished under Article 11 of the Corruption Act, while the bribe giver was not charged for criminal liability but was positioned as a victim of the crime. This practice happened because in the opinion of the Police Investigator, reporting the existence of bribery crime was something that should be appreciated. If someone who hinder the process of law enforcement of corruption cases get punishment, then the person who helps the process of law enforcement of corruption cases is worthy of an award. Indeed, this is a violation of legal certainty, but there are still values of justice and utility in it. It was suggested to the Commission III of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to revise the Corruption Act by adding rules about forgiveness for the bribe givers who report, and it is recommended to law academics to research more deeply about bribery crime. Keywords: Criminal Liabilty, Bribery Crime