2018, ABSTRAK, Muhammad Karim, Tinjauan Yuridis Saham Sebagai Objek Jaminan Kebendaan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 73), pp., bibl. Dr. M. Adli, S.H., MCL. Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar”. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan saham sebagai objek gadai atau jaminan fidusia, hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam pengikatan saham dengan gadai atau jaminan fidusia, dan mekanisme eksekusi saham jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak tersebut. Hal ini disebabkan karena saham mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan benda-benda lainnya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum saham sebagai objek jaminan kebendaan, hak-hak dan kewajiban pemegang saham (debitur) dan penerima jaminan kebendaan atas saham (kreditur) dan mekanisme eksekusi saham sebagai objek jaminan kebendaan jika pemegang saham (debitur) melakukan wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang hanya berfokus pada data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa saham sebagai benda bergerak yang berwujud memenuhi unsur-unsur jaminan kebendaan baik sebagai objek gadai atau jaminan fidusia karena memiliki nilai ekonomis. Pemegang saham (debitur) dan penerima jaminan kebendaan atas saham (kreditur) mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagaimana halnya hak-hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari ketentuan-ketentuan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditambah hak-hak dan kewajiban lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mekanisme eksekusi saham sebagai objek gadai dapat dilakukan dengan cara pelelangan di hadapan umum atau pelelangan melalui gugatan ke pengadilan, sedangkan mekanisme eksekusi saham sebagai jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan di hadapan umum berdasarkan kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara penerima jaminan fidusia atas saham (kreditur) dengan pemegang saham (debitur). Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubah isi Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut dimaksudkan dengan menambah ketentuan yang memerintahkan Pemerintah membentuk peraturan pelaksana tentang pengikatan saham dengan gadai atau jaminan fidusia. Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengagunan saham tersebut.