ABSTRAK MUTIA INDAH PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM WAHYUNI, PERJANJIAN STANDAR JASA LAUNDRY 2018 (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 71)pp.,tbl.,bibl. (RISMAWATI, S.H., M.Hum.) Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi disetiap dokumen atau perjanjian standar yang dibuat. Namun pada kenyataannya pelaku usaha jasa laundry di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar jasa laundry yang dibuat. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar jasa laundry di Kabupaten Aceh Besar, faktor-faktor pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar jasa laundry di Kabupaten Aceh Besar. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Cara memperoleh data dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha jasa laundry di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar mencantumkan klausula eksonerasi berupa pembatasan jumlah ganti rugi yang bervariasi pada objek perjanjian yang hilang dan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen dalam kondisi tertentu yang dituangkan di dalam nota pembayaran laundry. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha menggunakan klausula eksonerasi yaitu untuk menghindari itikad buruk dari konsumen, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap klausula eksonerasi dan sosialisasi yang kurang dari Pemerintah mengenai UUPK. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi adalah dengan dicantumkannya pengaturan mengenai larangan penggunaan klausula eksonerasi dalam UUPK serta diatur mengenai sanksi baik secara perdata, pidana dan administratif atas penggunaan klausula eksonerasi. Disarankan kepada Pemerintah untuk meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi. Disarankan kepada konsumen untuk lebih teliti dalam memahami dan mempelajari isi dari perjanjian standar dalam bidang apapun termasuk bidang pencucian pakaian/laundry. Disarankan kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan isi dari perjanjian standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.