ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Darwin Dahlan Mahdi Syahbandir ABSTRAK Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Pengaturan secara spesifik mengenai praperadilan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengetahui tentang perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP dan mengkaji serta mengetahui akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif berdasarkan spesifikasi preskriptif analitis, yang mengandalkan pada data-data sekunder, yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan konsep, dan pendekatan sistem. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan obyek praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain penyitaan, penggeledahan dan pemblokiran rekening, pelepasan police line atas fasilitas umum, serta penetapan tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian dipersidangan. Diharapkan dan disarankan agar adanya pembatasan terkait dengan kewenangan hakim dalam hal menafsirkan hukum, sehingga dalam menafsirkan hukum seorang hakim harusnya memberikan kepastian hukum, serta lembaga praperadilan yang saat ini terbukti kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga mendorong agar untuk memasukkan kembali konsep Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam regulasi kedepannya. Kata Kunci: Praperadilan, Penafsiran Hakim, Putusan Pengadilan. JURIDICAL ANALYSIS OF PRETRIAL DECISION IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM PERSPECTIVE Darwin Dahlan Mahdi Syahbandir ABSTRACT Pretrial is trial process before trial of the subject matter trialed. The definition of principal case is the material case, while in pretrial process the assembly only test the procedure process of investigation and prosecution, not only on subject matter. The specific arrangement of pretrial has been regulated on article 77 the Act Number 8, 1981 regarding the Criminal Procedural Law which regulate the arresting, termination of investigation or termination of prosecution, compensation and or rehabilitation for those whose criminal case stopped on investigation or prosecution level. This research aims to explore and know regarding the expansion authority of pretrial besides Indonesia Criminal Procedural Law and to explore and know the effect toward pretrial in criminal trial perspective system. This is juridical normative legal research based on the specification of prescriptive analysis, which is based on secondary data that are primary, secondary and tertiary legal sources which is using cases, historical, concept, and system approach. The data that have been collected hen analyzed qualitatively. The research shows before the Constitutional Court declared the decisions Number 21/PUU-XII/2014, there are some pretrial verdict which may expand pretrial authority in article 77 of Indonesia Criminal Procedural Law. Pretrial object expansion leads to law effect such as seizure, search, and account blocking. police line discharge on public facility and determination of the suspect so the pretrial institution in its verification in the trial. It is recommended and suggested that to build restriction related to the judge authority in interpreted the law, as a result in interpreting the law, a judge must provide legal certainty, and the current pretrial institution is less effective in performing the supervisory function in Indonesia primary justice system so it may encourages to involve the concept of Preliminary examiner Judge Constitution in the next regulation. Keywords: Pretrial, Judge Interpretation, and Court Decision